24 March 2020, 20:15 WIB

Anggota DPR Tak Boleh Diistimewakan di Tengah Wabah Covid-19


Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum

GELOMBANG protes terus mengalir terhadap rencana pemeriksaan atau rapid test pada seluruh anggota DPR RI dan keluarganya.

Aktivis Gerakan untuk Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD), Lucius Karus, mengatakan aggota DPR tidak boleh diistimewakan di tengah wabah Covid-19. Rapid test seyogianya diprioritaskan bagi warga yang sudah menyandang status orang dalam pengawasan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP).

"Tentu saja, info ini membuat kita miris, dan bahkan jengkel. Sebab, di tengah situasi serba minim yang kita hadapi, baik karena lambannya gerak Pemerintah dalam proses penanganan korona, termasuk kelangkaan alat medis bahkan untuk petugas medis sendiri, Anggota DPR beserta keluarga justru ingin diistimewakan. Pengistimewaan ini menambah luka warga masyarakat kita," ujar Lucius Karus, dalam keterangan pers, Selasa, (24/3).

Saat ini saja, masyarakat khususnya mereka yang berada di zona merah Covid-19, belum terlayani dengan semestinya. Hal itu membuat rapid test padaa seluruh anggota dewan harus dibatalkan.

"Jika ada anggota DPR yang mengalami gejala terpapar Virus Corona, maka sebaiknya berinisiatif sesuai dengan petunjuk protokol penanganan Covid-19 yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Mereka bisa menjangkau pusat pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah," ujar Lucius.

Saat ini, berbagai elemen masyarakat tengah membangun semangat solidaritas untuk mengatasi pandemi korona. Di antaranya dengan melakukan penggalangan dana demi bisa membantu tenaga medis dalam mendapatkan APD yang memang masih jauh dari yang dibutuhkan. Banyaknya tenaga medis kita yang ikut terpapar virus ini membuktikan hal itu.

Anggota DPR diharapkan konsisten mengikuti imbauan pemerintah untuk menerapkan social distancing dalam menjalankan tugas demi mencegah terus meluasnya wabah Corona. Penerapan social distancing bisa dilakukan dengan mengerjakan tugas dan fungsi parlemen dari rumah masing-masing.

"Kebijakan DPR saat ini dengan memperpanjang masa reses bukan kebijakan yang baik untuk mencegah penyebaran virus korona. Reses bukan liburan di dapil. Karena itu reses bertentangan dengan semangat social distancing karena anggota diminta untuk bertemu dan berkumpul dengan konstituen di dapil sambil menyerap aspirasi," pungkasnya. (OL-8).

BERITA TERKAIT