24 March 2020, 10:03 WIB

INDEF: DPR Seharusnya Pikirkan BLT Daripada Tes Massal Covid-19


Astri Novaria | Ekonomi

PENDIRI dan Ekonom senior INDEF, Didik J Rachbini, mengkritik rencana tes massal Covid-19 terhadap 575 anggota DPR RI beserta anggota keluarganya pekan ini. 

Menurutnya, anggota DPR seharusnya mengalokasikan anggaran untuk rakyat yang perekonomiannya terdampak akibat virus korona. Ketika terjadi penurunan ketahanan ekonomi golongan bawah, sambung dia, Bantuan Langsung Tunai (BLT) harus langsung diturunkan.

Baca juga: Kemenhub Hapus Mudik Gratis

"Ribuan item dapat dengan mudah dialihkan di dalam anggaran jika kepentingan pribadi dan kelompok dihilangkan karena DPR mempunyai kewenangan yang kuat. Tetapi tidak terdengar suara pimpinan DPR, inisiatif itu nihil selama ini, bahkan membuat blunder tontonan keistimewaan fasilitas, yang menyakiti hati rakyat," ujar Didik lewat keterangan resminya yang diterima Media Indonesia, Jakarta, Selasa (24/3).

Menurutnya, pimpinan dan angota DPR dan keluarganya mempertontonkan standar etika dan moral yang sangat rendah dan sangat tidak pantas. 

"Keistimewaan tersebut dipertontonkan sedemikian rupa di depan publik tanpa melihat keadaan dengan mata hati yang jernih. Sebenarnya fasilitas itu tidak seberapa, tidak mahal, tetapi pelajaran moralnya sangat mahal, bersamaan dengan komunikasi yang buruk ke publik. Semestinya, diam tidak memberikan tontonan yang menyakiti hati rakyat, jika tidak bisa berbuat untuk rakyat," tegasnya.

Komunikasi DPR ke publik, menurutnya, bukan hanya harus diperbaiki, melainkan harus dibekukan. Pihaknya melihat kesusahan rakyat dan dampak ekonomi yang luar biasa berat sama sekali tidak dipertimbangkan dalam mengkomunikasikan fasilitas tes korona untuk anggota DPR dan keluarganya. 

"Dengan ringan hati menyiarkan fasilitas istimewa para pimpinan dan anggota DPR yang terhormat. Ini sungguh merupakan pelanggaran etika politik, yang sangat tidak terhormat bagi pimpinan dan anggota DPR," tandasnya.

Baca juga: Pertumbuhan Kredit dan Laba Bank BTPN Tinggi di 2019

Buruknya komunikasi publik tersebut, sambung dia, membuat wibawa lembaga DPR jatuh dengan dampak ketidakpercayaan publik yang akan meluas. Ia menilai, wakil rakyat seharusnya mendahulukan rakyat. Oleh karena itu, ia meminta program tes masal Covid-19 tersebut harus dibatalkan karena telah melukai hati rakyat dan menciptakan ketidakpercayaan publik kepada lembaga negara. 

"Para anggota yang masih memiliki hati sebaiknya tidak ikut program tersebut," pungkasnya. (RO/OL-6)

BERITA TERKAIT