24 March 2020, 09:40 WIB

Tes Korona untuk Anggota DPR dan Keluarga tidak Populis


Gaudensius Suhardi | Politik dan Hukum

PENGAMAT politik Maksimus Ramses Lalongkoe menegaskan kebijakan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengadakan pemeriksaan virus korona (Covid-19) kepada 575 anggota DPR RI beserta seluruh keluarga mereka merupakan kebijakan yang tidak populis. Sebab, kebijakan itu terjadi saat rakyat sedang menderita dan membutuhkan pertolongan dari orang-orang yang berkuasa.

"Ini kebijakan yang tidak populis saat rakyat kita membutuhkan pertolongan dan bantuan dari orang-orang yang sedang berkuasa," kata Ramses di Jakarta, Selasa (24/3).

Dikatakannya, kebijakan itu tidak populis karena wakil-wakil rakyat itu dianggap kelompok kelas elite atau kelas atas yang bisa secara mandiri melakukan pemeriksaan tanpa menggunakan dana rakyat sehingga anggaran yang tersedia bisa digunakan untuk membeli perlengkapan kesehatan rakyat ataupun disediakan untuk memeriksa rakyat yang memiliki gejala terpapar virus korona.

Baca juga: Diutamakan Tes Covid-19, Buruh Sebut DPR Egois

"Saya nilai kebijakan itu sangat tidak populis. Seharusnya wakil-wakil rakyat itu dianggap kelompok kelas elite atau kelas atas yang bisa secara mandiri melakukan pemeriksaan kesehatan tanpa menggunakan dana rakyat sehingga anggaran yang tersedia bisa digunakan untuk membeli perlengkapan kesehatan rakyat ataupun disediakan untuk memeriksa rakyat yang memiliki gejala terpapar virus korona," ujar Ramses.

Dosen Universitas Dian Nusantara (Undira) Jakarta itu meminta pihak Kesekjenan DPR RI membatalkan rencana tersebut dan menggunakan dana yang tersedia untuk memeriksa rakyat yang membutuhkan pemeriksaan Covid-19.

"Itu harus dibatalkan dan gunakan dana yang tersedia untuk memeriksa rakyat yang membutuhkan pemeriksaan Covid-19," tegas Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia itu.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan 575 orang anggota DPR RI beserta seluruh keluarganya akan menjalani pemeriksaan virus korona (Covid-19), pekan ini.

Pemeriksaan dilakukan dengan metode tes.Indra menyebut kemungkinan tes dilakukan pada Kamis (26/3) atau Jumat (27/3). Tes akan digelar di kompleks rumah dinas DPR RI yang terletak di Kalibata dan Ulujami, Jakarta Selatan. (OL-1)

BERITA TERKAIT