23 March 2020, 23:55 WIB

Karantina Kesehatan Lebih Fleksibel


Justi Elvinus Engel, Advokat Anggota Peradi | Opini

KEPUTUSAN Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menetapkan corona virus disease (covid-19) sebagai pandemi pada 2 Maret lalu, jelas makin menabalkan posisi penyebaran virus ini di banyak negara.

Banyak negara akhirnya mengumumkan darurat nasional atau yang lebih popular dikenal sebagai lockdown, yang langsung diserap (absorp) banyak warga Indonesia tanpa mengerti apa yang dimaksudkan dengan istilah tersebut. Termasuk apa dampak yang timbul bagi aspek ekonomi, sosial, hingga politik dalam maupun luar negeri.  

Lockdown bisa diartikan terkunci. Sehingga jika dihubungkan dengan kasus covid–19, istilah ini dimaksudkan untuk mengunci atau menutup seluruh akses masuk maupun keluar dari suatu daerah/negara. Akibat wacana lockdown tersebut timbul pro dan kontra dalam masyarakat. Kondisi di masyarakat makin tidak kondusif karena 'diprovokasi' segelintir media yang menyajikan pemberitaan tidak proposional, tendensius dan provokatif. 

Padahal tindakan penanganan mengenai sebuah wabah penyakit telah diatur dalam UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pada pasal 1 ayat 1 dan pasal 1 ayat 3 telah merumuskan "Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik, dan wabah penyakit."

Dalam UU ini telah jelas diatur segala ketentuan yang memungkinkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melakukan; 1. Penyelenggaraan penanggungan bencana lewat Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2. Langkah-langkah mitigasi (upaya mengurangi resiko bencana), 3. Tanggap darurat bencana. 4.    Rehabilitasi dan pemulihan.

Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai dengan skala bencana, dan mencakup 3 skala yaitu skala nasional ditetapkan oleh presiden, skala provinsi oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota oleh bupati/wali kota (pasal 51 & 52). 

Lewat pasal ini, perlu diketahui bahwa pemerintah memiliki peranan dalam menentukan apakah pandemi covid–19 sudah dapat ditentukan sebagai darurat bencana atau belum, sesuai dengan skala bencana. Tentunya dengan tidak mengesampingkan dampak dari status darurat bencana tersebut bagi aspek ekonomi masyarakat dan keamanan negara. 

Kemudian terkait dengan tindakan penanggulangan, materi muatan dalam UU ini telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden sebagaimana yang dapat diuraikan berikut ini; 

1. Peraturan Presiden No 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam keadaan Tertentu, di mana yang dimaksudkan dengan "Keadaan tertentu adalah suatu keadaan di mana status keadaan darurat bencana belum ditetapkan atau status keadaan darurat bencana telah berakhir dan/atau tidak diperpanjang, namun diperlukan atau masih diperlukan tindakan guna mengurangi risiko bencana dan dampak yang lebih luas." (pasal 1 ayat 1)

2. Dengan terjadinya keadaan tertentu akibat pandemi covid–19  sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No.17 Tahun 2018, maka Presiden mengeluarkan Kepres No.7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid–19). Gugus Tugas ini dibentuk untuk mempercepat langkah mitigasi serta bersinergi dengan kementerian, BNPB dan Pemerintah Daerah.

Masalah lockdown

Terkait dengan isu lockdown sebagaimana yang diulas pada awal tulisan ini, di Indonesia terdapat UU No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, di mana "Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat." (pasal 1 ayat 1). 

Kedaruratan kesehatan masyarakat menurut pasal 1 ayat 2, "Kedaruratan kesehatan masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat ang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas Negara."

Pasal 10 UU No.6 Tahun 2018 menyebut Pemerintah Pusat berhak untuk menetapkan dan mencabut status kedaruratan kesehatan masyarakat. Lantas, apa saja langkah–langkah mitigasi pemerintah dalam status keadaan tertentu, yang secara spesifik telah menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat? 

Dalam pasal 49 UU No.6 tahun 2018 dijelaskan bahwa; "Dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi kedaruratan kesehatan masyarakat dilakukan karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit, atau pembatasan sosial berskala besar oleh pejabat karantina kesehatan."
 
Masyarakat juga harus mengerti tentang hak–haknya dalam proses karantina, yaitu: a. Setiap orang mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama. b. Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis. c. Mendapatkan bantuan dasar pangan. d. Mendapatkan jaminan kebutuhan sehari-hari lainnya selama proses karantina. 

Lebih lanjut pada pembatasan sosial berskala besar yang menjadi respons atas status kedaruratan kesehatan masyarakat, bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu. 

Pembatasan sosial berskala besar meliputi; a. Peliburan sekolah atau tempat kerja, b. Pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau, c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.  

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa istilah lockdown yang sedang marak di masyarakat, cenderung menjadi sebuah tindakan untuk mengisolasi semua pergerakan ke luar dan ke dalam secara ketat. 

Sementara, jika merujuk pada definisi yang diatur dalam UU No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (UUKK), tindakan mengisolasi tersebut diistilahkan sebagai karantina. 

Penerapan karantina lebih fleksibel daripada lockdown. Sedangkan lockdown benar-benar tindakan untuk sama sekali tidak melakukan apapun selama dalam proses penguncian tersebut. Penerapan sistem lockdown dalam waktu yang lama akan berpotensi menimbulkan permasalahan baru, seperti terjadinya huru-hara di masyarakat karena dibatasinya akses keluar masuk. 

Sementara masyarakat kita merupakan masyarakat pekerja yang mayoritas menggantungkan hidunya dari pekerjaan fisik di lapangan. Ini berbeda dengan negara–negara lain yang menetapkan lockdown secara efektif, karena mereka mensuplai seluruh kebutuhan masyarakat dan menjaga ketersediaan bahan pangan secara ketat dan bertanggung jawab. 

Sehingga dengan demikian pemerintah perlu memberikan literasi secara komprehensif kepada masyarakat, agar benar-benar paham tentang sistem lockdown yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat juga harus diedukasi tentang konsekuensi yang harus dipikul manakala kebijakan tersebut diterapkan pemerintah.

BERITA TERKAIT