24 March 2020, 07:30 WIB

Upaya Cegah Korona Terus Dioptimalkan


Cahya Mulyana | Politik dan Hukum

PEMERINTAH terus berupaya untuk menanggulangi pandemi virus korona (covid-19). Langkah terbaru, dua produk hukum berupa Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2020 dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 diterbitkan. Kedua beleid itu mengatur pelibatan multikementerian dan realokasi anggaran.

“Kemarin sudah keluar inpres tentang refocusing dan realocation anggaran agar dikonsentrasikan ke upaya menangani masalah virus korona. Ada juga keppres sebagai penyempurnaan gugus tugas sehingga lebih melibatkan banyak kementerian,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, melalui video conference di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, dua produk hukum itu guna mempercepat penanggulangan covid-19. Dengan demikian, kinerja gugus tugas penanggulangan virus yang dikomandoi BNPB dapat berjalan lebih optimal.

Ia pun kembali menegaskan bahwa pemerintah enggan menerapkan opsi lockdown dalam penanganan masalah ini setelah mempelajari langkah serupa di beberapa negara. Italia, misalnya. Negara yang mengalami penyebaran virus dan menelan banyak korban jiwa itu tidak efektif menerapkan kebijakan lockdown.

“Korban masih berjatuh­an karena masyarakatnya tidak disiplin. Bus-bus masih berjalan, orang saling menularkan sehingga sampai kemarin sudah menewaskan 800-an orang sehari. Itu kalau lockdown,” jelasnya.

Opsi lain, yakni perang imunitas seperti dipraktik­an Inggrsi, kata dia, juga tidak maksimal, bahkan menyerempet­ ke persoalan kemanusiaan. Pasalnya, masyarakat dibiarkan bertarung dengan virus dengan modal daya tahan tubuh masing-masing.

“Care immunity seperti itu yang dilakukan di Inggris, sangat tidak manusiawi. Itu orang disuruh cari selamat sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, Indonesia lalu menggunakan social distancing. Itu nampaknya kurang bagus istilahnya, lalu ada istilah physical distancing, yang lebih dianjurkan lagi untuk menggunakan istilah jarak fisik,” paparnya.

Mahfud menegaskan melalui physical distancing, pemerintah mendorong masyarakat sadar dan bahu-membahu membantu penanggulangan virus korona. “Itu yang ditempuh oleh pemerintah agar melakukan hubungan dengan orang lain itu dihindari kalau tidak sangat penting. Kalau sangat penting, jaraknya diatur 1 meter dan membersihkan diri, tangan, wajah, baju, dan sebagainya.”

 

DPR mendukung

Ketua DPR Puan Maharani mendukung langkah pemerintah merealokasikan anggaran negara untuk kepentingan penanggulangan pandemi covid-19. Hal itu sesuai kewenangan pemerintah yang tertuang dalam UU APBN 2020.

“Anggaran tersebut harus dimanfaatkan untuk pengadaan alat dan fasilitas screening tes korona massal secara gratis. Penambah­an alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan, penambahan fasilitas rumah sakit, pengobatan pasien korona gratis, serta upaya-upaya menangkal penyebaran virus korona,” ujar Puan.

Terkait dampak ekonomi ­akibat wabah vius korona, DPR meminta pemerintah dapat memprioritaskan penguatan­ daya beli masyarakat. Realokasi anggaran­ bisa diarahkan pada program­-program penguatan daya beli masyarakat yang terdampak wabah virus korona. Terutama, mereka yang kehilangan pendapatan akibat kebijakan social distancing, serta pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan wabah virus korona. (Pro/Rif/P-3)

BERITA TERKAIT