23 March 2020, 19:26 WIB

DPRD Usul Keringanan Pajak Bagi Tempat Hiburan yang Patuh Tutup


Insi Nantika Jelita | Megapolitan

ANGGOTA DPRD DKI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Abdul Aziz menyarankan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) membuat skema kompensasi berupa keringanan pajak bagi pengusaha tempat hiburan dan rekreasi yang bersikap proaktif selama kebijakan penutupan sementara berlangsung.

"Saya mengapresiasi langkah cepat pemda DKI itu. Ke depan bisa ada keringanan pajak sebagai kompensasi penutupan ini,” kata Aziz dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (23/3).

Menurut Aziz, tempat hiburan dan rekreasi merupakan area yang paling berisiko penularan virus korona karena keramaian.

Sehingga, perlu dilakukan upaya penutupan agar masyarakat sementara waktu tidak melakukan kunjungan selama batas waktu yang telah ditetapkan Pemprov DKI sebagai pemerintah daerah

"Semua harus berkorban dan bekerja sama untuk menghadapi ujian ini, pengusaha dan karyawan hiburan hanya diminta tutup sementara demi kebaikan bersama. Jika tidak dilakukan segara akan ada banyak korban nyawa dari penyebaran Covid-19,” imbuh Aziz.

Berdasarkan Surat Edaran (SE) Kepala Dinas Parisiwata dan Ekonomi Kreatif Nomor 160/SE/2020 tentang Penutupan Sementara Kegiatan Operasional Industri Pariwisata Dalam Upaya Kewaspadaan terhadap Penularan Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19). Kebijakan tersebut dilakukan mulai hari ini, Senin (23/3) hingga 5 April.

Ada 13 jenis kegiatan usaha yang diwajibkan untuk tutup sementara, seperti klab malam, diskotek, pub/musik hidup, karaoke keluarga, karaoke eksekutif, bar/rumah minum, griya pijat, spa dan bioskop. Kemudian, bola gelinding (bowling), bola sodok (billiard), mandi uap, seluncur, hingga Arena permainan ketangkasan manual atau mekanik. (OL-8)

 

Aziz menilai bahwa kebijakan tersebut perlu disikapi secara bijaksana oleh para pengusaha tempat hiburan ataupun rekreasi, lantaran potensi pemasukan yang akan diperoleh dari pengunjung mengalami penurunan yang signifikan.

 

“Memang bukan kebijakan populis dan pasti akan berdampak ekonomi, tapi ini dilakukan hanya sementara selama Covid-19 aktif, setelah itu akan normal kembali," tandas Aziz. (Ins)

BERITA TERKAIT