22 March 2020, 17:54 WIB

Operasional Transportasi Dibatasi Lagi, Warga Kembali Jadi Korban


Yakub Pryatama Wijayaatmaja | Megapolitan

DEMI mengurangi penyebaran wabah korona (Covid-19) di Indonesia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mulai membatasi operasional berbagai transportasi umum, mulai Senin (23/3) hingga dua pekan ke depan.

Pembatasan ini dilakukan Pemprov DKI untuk menekan laju perpindahan masyarakat dari satu titik ke titik lain untuk meminimalisasi penyebaran virus korona.

Pembatasan operasional transportasi umum ini berlaku bagi MRT dan LRT Jakarta, Transjakarta, serta KRL Jakarta. Pembatasan yang dilakukan meliputi perubahan jam operasional yang akan tersedia pada pukul 06.00 sampai dengan pukul 20.00 WIB.

Baca juga: Anies Baswedan Jangan Abaikan Nasib Pekerja Harian Lepas

Pemprov pun meminta seluruh operasional transportasi umum melakukan pengurangan jumlah penumpang dalam rangkaian kereta maupun bus.

Terkait hal itu, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menilai kebijakan pembatasan jam operasional transportasi umum cenderung lebih merugikan masyarakat. Trubus juga mengkritik pemprov yang inkonsistensi dalam menentukan kebijakan membatasi transportasi umum.

“Opsi ini menurut saya itu inkonsistensi dengan sebelumnya, kemarin-kan sudah ada kebijakan pembatasan kemudian konsultasi dengan pemerintah pusat dan ditegur, terus dikembalikan normal lagi. Tapi, sekarang malah digunakan lagi, jadi terlihat inkonsistensi,” ujar Trubus kepada Media Indonesia, Minggu (22/3).

“Ini bukan mengarah untuk pencegahan penularan Covid-19, tapi cenderung memperlihatkan kekuasaan salah satu pihak,” tambahnya.

Trubus jelas khawatir karena pembatasan operasional transportasi kedua bakal kembali menghadirkan penumpukan. Menurut dia, tidak seluruh warga bisa bekerja di rumah.

Baca juga:Info Terbaru Covid-19: 514 Orang Positif Terinfeksi

Ia menambahkan, pemerintah sebaiknya memberikan kompensasi kepada warganya, semisal pembebasan pajak, jika Pemprov DKI memang ingin memaksakan pembatasan transportasi.

“Harusnya bersama-bersama pemda dan pemerintah pusat bekerja sama. Saya lihat justru arahnya itu lebih penekanan ego sektoral dan yang dirugikan jadinya publik juga,” ujarnya.

Duduk Bersama
Trubus juga yakin cara yang paling ampuh untuk mengurangi penyebaran korona ialah dengan kebijakan kolaboratif antara pengusaha, pemerintah pusat, dan pemda.

“Ketiganya harusnya duduk bersama dulu, dan DKI Jakarta melakukan pembatasan berskala besar (bukan lockdown) dengan melibatkan peran serta masyarakat,” tuturnya.

Trubus menginginkan ketiga stake holders bisa duduk bersama untuk memikirkan masyarakat yang bekerja harian atau pekerja kontrak tapi harus social distancing.

Ia merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang kewajiban pengusaha mengupah karyawannya. “Saya melihat kebijakan sekarang ini seperti adu kekuasaan dan lagi-lagi publik menjadi korban,” ungkapnya,

Baca juga:Asrama Haji Pondok Gede Jadi Ruang Isolasi Pasien Covid-19

“Pemprov DKI seharusnya rembukan dulu sama pengusaha, berdialog dulu, itu namanya partisipasi publik,” tambahnya.

Menurutnya, kebijakan yang tepat bukanlah pembatasan transportasi. Pemerintah pusat harus mengeluarkan kebijakan berupa memberikan kompensasi kepada pengusaha agar para pekerja mendapatkan kepastian penghasilan.

“Bagaimana dengan para pekerja harian? Perusahaan harus tetap menjamin ia bekerja dan mendapat gaji,” tegasnya. (Ykb/A-3)

BERITA TERKAIT