21 March 2020, 06:15 WIB

Korona dan Ketahanan Nasional Kita


M Syaroni Rofii Dosen Magister Kajian Ketahanan Nasional Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, Ketua Rumah Perdamaian UI | Opini

"KITA dalam situasi perang," kata Presiden Prancis Emmanuel Macron saat menyampaikan pidato kenegaraan merespons persebaran pandemi covid-19. Prancis memutuskan untuk menutup diri dari dunia luar serta membatasi pergerakan warga untuk dua minggu ke depan. Warga Prancis hanya diperbolehkan keluar rumah untuk kebutuhan mendesak, seperti mencari makanan dan obat, serta kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Situasi demikian disebut juga dengan istilah lockdown (The Atlantic, 17/3).

Sebelumnya, Italia dan Spanyol merupakan dua negara Eropa yang terlebih dahulu memutuskan untuk menutup diri dari dunia luar. Uni Eropa telah menetapkan standar kepada seluruh anggotanya untuk memberlakukan pengetatan perbatasan guna membatasi pergerakan manusia dan barang.

Adapun Amerika Serikat dan Inggris tidak memberlakukan lockdown, tapi membatasi pergerakan manusia melalui imbauan yang disampaikan pemerintah agar masyarakat tidak hadir di tengah kerumunan dan bekerja dari rumah.

Menutup diri dari dunia luar serta membatasi pergerakan manusia dan barang tentu saja merupakan sebuah kerugian bagi Amerika Serikat dan Uni Eropa, apalagi keduanya dikenal sebagai lokomotif ekonomi global untuk saat ini. Mereka sangat mengandalkan perdagangan global yang dinamis.

Oleh sebab itu, para pemimpin AS dan Eropa telah melakukan kalkulasi jika situasi yang demikian terus berlanjut, jelas berpotensi mengulangi masa-masa kelam krisis ekonomi, sebagaimana terjadi pada 2008 atau bahkan lebih buruk dari itu, yaitu era Great Depression 1930.

Guna mengantisipasi kemungkinan terburuk, Bank Sentral Eropa telah mengumumkan pencairan stimulus ekonomi sebesar US$820 miliar. Sementara itu, di AS, Presiden Donald Trump dan kongres sepakat mengucurkan stimulus ekonomi sebesar US$1 triliun. Stimulus dalam jumlah besar ini ditujukan untuk membantu para pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat PHK massal imbas pandemi covid-19, maskapai penerbangan yang berhenti terbang, serta membantu usaha kecil yang kehilangan pendapatan di masa kritis seperti saat ini (Washington Post, 19/3).

Pandemi covid-19

Persebaran virus korona yang cepat memang membuat para pemimpin dunia khawatir. Sejauh ini, mengacu pada data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), terdapat 176 negara yang dikonfirmasi telah terdampak virus yang pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, Tiongkok, pada Desember 2019.

Adapun data statistik yang disajikan Worldometer menyebutkan jumlah kasus yang terjadi di seluruh dunia mencapai 219.702 kasus, dengan rincian jumlah pasien sedang dalam kondisi terjangkit 124.973, jumlah korban meninggal 8.978, dan berhasil sembuh 85.751 (Worldometers.info, 2020).

Di antara statistik di atas, Indonesia juga termasuk negara yang terdampak. Pemerintah Indonesia mendeteksi keberadaan pasien positif korona pada awal Maret 2020. Jumlah pasien positif korona mengalami peningkatan hari demi hari.

Melihat persebaran yang cepat, membuat pemerintah Indonesia mengambil langkah waspada. Presiden Joko Widodo mengumumkan status korona sebagai bencana nasional serta meminta masyarakat untuk tenang, kemudian diikuti dengan agar masyarakat Indonesia bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah (Media Indonesia, 15/3).

Ketahanan bangsa

Ancaman yang ada di depan mata ialah perlambatan ekonomi global karena sebagian besar negara telah menetapkan pembatasan ruang gerak barang dari luar negeri. Aktivitas ekspor-impor terhenti. Devisa negara menurun. Bencana korona juga sudah pasti membuat neraca keuangan negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, berada dalam kondisi tidak sehat. Itu karena sebagian dana harus dialokasikan untuk menghadapi virus mematikan tersebut. Neraca keuangan negara yang mengacu pada RAPBN perlu penyesuaian.

Pada momen seperti saat ini, solidaritas seluruh elemen bangsa memang sangat dinanti. Korona seumpama musuh yang harus dikalahkan secara bersama-sama. Pemerintah harus bekerja sama dengan elemen organisasi masyarakat sipil, perusahaan, dan masyarakat luas tentang langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk dilaksanakan secara bersama.

Pemerintah perlu berperan sebagai komando yang setiap perintahnya harus diikuti semua elemen bangsa. Tanpa adanya kerja sama, sangat sulit untuk meredam persebaran virus ini. Dalam konteks ketahanan nasional, daya tahan kita sebagai bangsa memang tengah diuji dimulai dari ketangguhan masyarakat dalam menyiapkan kondisi fisik untuk bisa bertahan melawan virus yang rentan menyerang kelompok usia 60 tahun ke atas.

Konfigurasi kekuatan nasional, baik militer maupun nonmiliter, untuk antisipasi kemungkinan-kemungkinan ke depan. Kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan imbauan pemerintah tidak keluar rumah selama proses isolasi diri. Solidaritas sesama warga negara ketika berada dalam bencana, apakah citra sebagai bangsa yang gotong royong masih mengakar atau tidak.

Atau, malah sebaliknya, di tengah bencana muncul orang-orang egois yang hanya mempertimbangkan keuntungan pribadi dengan memborong bahan pangan di pasaran, di antaranya para spekulan yang mengambil untung dari kebutuhan masyarakat yang tengah membutuhkan produk kesehatan, seperti masker dan hand sanitizer, para politikus yang mencari panggung di tengah derita rakyat biasa, dan para penyebar berita bohong untuk menyebabkan kepanikan di tengah masyarakat.

Akhirnya, kehadiran pemerintah sebagai pemimpin garda terdepan untuk melawan korona sangat dinantikan bangsa ini. Kebijakan nasional yang tepat dan terukur sangat dibutuhkan. Keterbelahan akibat kontestasi politik di masa lalu sebaiknya dinegasikan untuk sementara waktu. Itu karena kita dan bangsa-bangsa di dunia tengah berjuang menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa yang bisa diselamatkan.

BERITA TERKAIT