20 March 2020, 14:50 WIB

Kejaksaan Agung Diminta tak Gegabah Usut Skandal Jiwasraya


Rudy Polycarpus | Politik dan Hukum

JAKSA Agung ST Burhabudin diminta berhati-hati mengeluarkan pernyataan dalam menyikapi setiap kasus yang sedang diusut jajarannya, khususnya kasus terkait hajat hidup orang banyak seperti kasus Jiwasraya.

Imbauan ini disampaikan Pengamat kebijakan publik Yanuar Wijanarko menyusul beredarnya rekaman video di media sosial berisi pernyataan Burhanuddin tentang proses penanganan kasus dugaan gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya.

"Jika salah memberikan pernyataan, maka jaksa agung bisa merugikan hak konstitusional para tersangka. Bagaimana bisa sebuah kasus yang diduga berpotensi merugikan negara puluhan triliun, ditingkatkan status ke penyidikan setelah 2-3 hari penyelidikan. Sangat terburu-buru sepertinya," kata Yanuar dalam pernyatannya di Jakarta, Jumat (20/3).

Dalam video itu, Burhanuddin mengaku meminta anak buahnya untuk memilih tingkatan kasus dari penyelidikan atau langsung penyidikan. "Ketika itu saya tanyakan ke anak-anak (Pidsus), kalian sanggup gak, mau proses penyelidikan dulu atau penyidikan," kata Burhanuddin.

Yanuar lalu merujuk pada PERJA-039/A/JA/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, penyelidikan diberi batas waktu sampai 14 hari.

"Aturan itu memberikan kesempatan para jaksa penyelidik untuk secara teliti mengumpulkan barang bukti minimal 2 alat bukti lho. Pertanyaannya, jika 2-3 hari proses penyelidikan, sebenarnya apa yang dikejar kejaksaan," tandasnya.

Yanuar menyarankan agar Jaksa Agung agar tidak gegabah meningkatkan status sebuah kasus dugaan korupsi.

Sebab, jika salah ambil keputusan maka menyebabkan kerugian konstitusional seperti tersangka telah kehilangan hak untuk bekerja serta melakukan berbagai kegiatan dan berkomunikasi secara layak dan manusiawi.

"Sita aset boleh, tapi jangan lupa bahwa ada banyak faktor yang harus diperhatikan kejaksaan, seperti proses bisnis berjalan di atas aset yang disita dan rezim pemulihan aset yang tak diterapkan secara utuh oleh penyidik. 
Pada hakikatnya hukum acara pidana adalah aturan hukum untuk melindungi warga negara dari perlakuan sewenang-wenang oleh aparatur penegak hukum," imbuhnya 

Kejaksaan menilai kerugian negara akibat dugaan perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya mencapai Rp16,81 triliun.

Burhanuddin menjelaskan, dalam dugaan perkara Tipikor PT Jiwasraya, kemungkinan penambahan tersangka dan kerugian keuangan negara akan terus berkembang dan bertambah lagi. (OL-8)

 

 

 

 

BERITA TERKAIT