19 March 2020, 10:00 WIB

Terdakwa Dinilai Berupaya Tutupi Kejahatan


Van/P-3 | Politik dan Hukum

MANTAN Direktur Keuangan PT Angkasa Pura (AP) II, Andra Y Agussalam, dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 5 bulan kurungan.

“Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut,” ungkap jaksa KPK, Haerudin, saat membacakan tuntutan di ­Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Jaksa menilai terdakwa telah melakukan tindak pidana suap terkait dengan proyek pengadaan baggage handling system (BHS). Dalam tuntutan, jaksa mengatakan terdakwa telah menerima suap US$71 ribu dan S$96,7 ribu dari Direktur Utama PT Inti, Darman ­Mappangara, melalui koleganya, Andi Taswin Nur. Uang suap tersebut diberikan agar Andra mengupayakan PT Inti menjadi pelaksana pekerjaan pemasangan semi-BHS di PT ­Angkasa Pura Propertindo (APP), anak usaha PT AP II.

Dalam tuntutan tersebut, jaksa menilai hal yang memberatkan ialah terdakwa sebagai Direktur Keuangan Angkasa Pura II yang merupakan salah satu BUMN telah mengabaikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Prinsip good governance dalam ­menjalankan perusahaan tidak dilakukan sebagaiman mestinya. Terdakwa justru menggunakan jabatan dan kewenangan yang diberikan kepadanya untuk melakukan kejahatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara.

“Terdakwa terbukti merupakan pelaku yang aktif dalam melakukan kejahatan itu. Terdakwa berusaha menutupi kejahatan tersebut seolah-olah sebagai pembayaran utang-piutang. Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya,” tegas jaksa Haerudin.

Sebaliknya, hal yang meringankan ialah terdakwa selama ini belum pernah dihukum.

Andra dinilai terbukti melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam menanggapi tuntutan itu, Andra menyatakan akan mengajukan pembelaan atau pleidoi pada sidang berikutnya.

Majelis hakim pun menjadwalkan pembacaan pleidoi tersebut akan berlangsung pada Senin, 30 Maret 2020. (Van/P-3)

BERITA TERKAIT