19 March 2020, 08:55 WIB

Dukung Sektor Kesehatan, APBN Fleksibel


RO/Che/X-6 | Ekonomi

MEMASUKI era pandemi global covid-19, pemerintah melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Prioritas utamanya ialah memberikan dukungan untuk sektor ke­sehatan, penguatan jaring pengaman sosial, dan penyela­mat­an sektor dunia usaha.

Pemerintah pun ­mendorong kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah ­(pemda) untuk dapat mengakselerasi belanja terutama pada jadwal kuartal I 2020. Hal itu dilakukan untuk mengurangi tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat pandemi covid-19 serta penurun­an harga-harga komoditas.

Re-focusing penganggaran dan peluncuran paket stimulus fiskal jilid I dan II yang diharapkan mendukung bergeraknya sektor riil pun segera dilakukan.

“Saya telah berkoordinasi de­ngan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Ke­budayaan, dan Menteri Kesehatan untuk mengoordinasikan langkah-langkah di pusat dan daerah. Salah satunya, nanti akan dibuat keputusan presiden karena seluruh K/L dan pem­da fokus menangani covid-19, dan di dalam APBD maupun anggar­an K/L selama ini tidak ada pos untuk covid-19. Maka, akan dilakukan perubahan realokasi di anggaran K/L dan daerah,” jelas Menteri Keuangan Sri ­Mulyani Indrawati saat Konferensi Pers APBN Kita Bulan Maret 2020, kemarin.

Pada bagian lain, Wakil Pre­­siden Ma’ruf Amin menegaskan bahwa pemerintah siap memberikan insentif kepada masya­rakat yang terkena dampak ekonomi ­pascapengumuman kondisi darurat bencana wabah covid-19.

“Pemerintah sudah melakukan perubahan dalam APBN 2020 dan mempermudah reali­sasi dan fleksibilitas APBN. Kita sudah mengantisipasi,” tegas Ma’ruf di kediaman Wapres, Jakarta, kemarin.

Disebutkan, pemerintah ­sudah menyiapkan berbagai kebijakan dalam mengantisipasi dampak ekonomi yang muncul akibat pandemi covid-19.

“Untuk pengusaha, pemerin­tah sudah bentuk stimulus fiskal maupun kemudahan bagi per­usahaan. Kemudian ada pe­nun­daan pengembalian dana pinjaman kredit usaha. Kita tidak ingin perusahaan menjadi gulung tikar,” paparnya. (RO/Che/X-6)

BERITA TERKAIT