18 March 2020, 08:15 WIB

Kemenkeu Tunggu Usulan Revisi Anggaran


Mir/Des/X-10 | Ekonomi

DIREKTUR Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan pengalihan anggaran perjalanan dinas untuk meningkatkan daya beli masyarakat di tengah pandemi covid-19 akan diusulkan tiap kementerian dan lembaga pada bendahara negara.

Selanjutnya akan dilakukan revisi daftar isian pelaksaan anggaran (DIPA) di tiap kementerian dan lembaga yang semula belanja perjalanan dinas menjadi belanja penanganan covid-19.

"Tampaknya sedang disiapkan oleh kementerian dan lembaga. Surat edaran Menteri Keuangan juga sudah ditetapkan akhir pekan kemarin dan telah disampaikan ke semua kementerian/lembaga," tutur Askolani ketika dihubungi, kemarin.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan penggunaan anggaran kerja kementerian dapat digunakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Salah satu yang diminta ialah menahan alokasi anggaran perjalanan dinas mencapai Rp40 triliun.

Kepala Negara juga mengingatkan Menteri Desa dan PDTT serta Menteri Dalam Negeri agar mengarahkan semua kepala daerah, semua kepala desa, yang berkaitan dengan dana desa agar diarahkan kepada cash for work, padat karya.

"Sehingga masyarakat desa bisa menikmati dana desa. Ini, diarahkan ke sana, jangan dipakai untuk hal-hal yang tidak menyasar pada konsumsi masyarakat, tidak menyasar pada daya beli masyarakat," ujar Presiden saat melakukan rapat terbatas bersama para menteri melalui konferensi video, Senin (16/3).

Terkait dengan instruksi Presiden tersebut, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pengalihan belanja kementerian/lembaga seperti yang dimintakan memiliki mekanisme tertentu.

"Pengalihan belanja sudah ada mekanismenya yang berlaku dan sudah juga dipakai di masa-masa lalu. Detailnya ditangani Direktur Jenderal Anggaran," kata Suahasil, kemarin.

Ia menambahkan, pemerintah dalam hal ini Kemenkeu terus memantau perkembangan ekonomi yang terdampak covid-19 di tiap lapisan masyarakat, sektor, dan wilayah.

"Kita lihat terus situasinya, seperti apa insentif dan stimulus yang diperlukan berbagai elemen tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan PDTT Anwar Sanusi memastikan saat ini pihaknya tengah menelusuri kegiatan mana saja yang bisa ditangguhkan.

"Kami siap melaksanakan instruksi Pak Presiden. Saat ini kami melakukan penelusuran terkait perjalanan dinas yang bisa ditangguhkan atau dialihkan untuk penanganan dan pencegahan penyebaran covid-19," ungkap Anwar ketika dihubungi kemarin.

Lebih lanjut, Anwar mengatakan saat ini Kemendes dan PDTT masih membuka opsi untuk tetap melaksanakan perjalan dinas. Namun, perjalanan dinas yang dilakukan khusus untuk kegiatan tertentu saja.

"Ya tentunya yang terkait dengan perjalanan dinas untuk pengawasan dan pengawalan kegiatan, secara selektif masih dibuka opsi," jelasnya. (Mir/Des/X-10)

BERITA TERKAIT