17 March 2020, 18:18 WIB

Peneliti Dorong Pemkot Bekasi Tambah Jumlah Guru Agama Kristen


Gana Buana | Megapolitan

HASIL penelitian menyebutkan jumlah guru Pendidikan Agama Kristen (PAK) dan Budi Pekerti di Kota Bekasi belum maksimal. Hal itu tertuang dalam tesis Analisis Moralitas Siswa Kristen di SMPN 29 Cikunir Kota Bekasi dan SMPN 9 Jati Asih Kota Bekasi.

Mary Monalisa Nainggolan selaku peneliti mengatakan, banyak sekolah negeri di Kota Bekasi yang tidak memiliki guru PAK dan Budi Pekerti. Contohnya di SMPN 29 Cikunir. Bahkan adapula sekolah yang menempatkan mata pelajaran tersebut sebagai ekstrakurikuler.

Baca juga:Disnaker DKI Pantau Perusahaan yang belum Terapkan Work From Home

Hal itu, lanjut dia, tidak sesuai dengan Kurikulum 2013 yang menekankan pada pembentukan nilai-nilai moral dan karakter di mana pelaksanaannya terintegrasi di dalam semua mata pelajaran termasuk PAK dan Budi Pekerti.

"Pelaksanaan pembelajaran secara optimal untuk mata pelajaran PAK dan Budi Pekerti di sekolah sesuai regulasi ketentuan yang ada merupakan sebuah keharusan, bukan pilihan," kata Mary saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (17/3/2020).

Ia menambahkan, sudah ada Peraturan Menteri Agama RI No 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah. Bahkan peraturan tersebut sudah memuat tentang sanksi yang bakal dijatuhkan bila terjadi pelanggaran.

"Sanksi administratif berupa peringatan lisan, tulisan, hingga penutupan berupa pencabutan izin operasional pendirian. Kenyataannya, pelanggaran malah banyak terjadi di sekolah-sekolah negeri," kata psikolog dengan peminatan di bidang pendidikan tersebut.

Baca juga:Penumpang Transportasi Umum Diminta Jaga Jarak Saat Antre

Ia berharap Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini Dinas Pendidikan segera menambah jumlah tenaga pengajar PAK dan Budi Pekerti. "Ini menjadi keprihatinan mendalam karena sangat berimplikasi besar bagi level kemampuan penalaran dan perkembangan moral siswa,” tegasnya.

Sebagai bentuk konkret atas keprihatinan tersebut, Mary telah mengirim surat pengaduan yang ditujukan kepada13 instansi terkait di antaranya yaitu Ketua Ombudsman RI, Mendikbud RI, Irjen Kemendikbud RI, Menag RI, Irjen Kemenag RI, Dirjen Bimas Kristen Kemenag RI, dan Gubernur Jawa Barat.

Surat pengaduan juga ditembuhkan ke Inspektur Pemprov Jawa Barat, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Wali Kota Bekasi, Inspektur Pemkot Bekasi, Ketua DPRD Kota Bekasi, dan Kadisdik Kota Bekasi.

Baca juga:PLN Jakarta Terapkan SOP Khusus Hadapi Covid-19

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatullah, mengatakan bakal mempertimbangkan pemenambahan kuota guru Pendidikan Agama Kristen (PAK) dan Budi Pekerti. Ia mengakui tidak semua sekolah negeri mempekerjakan pengajar PAK.

"Permintaannya kita tampung nanti. Sedang kita analisis untuk dibuatkan nota dinas buat mendata seluruh jumlah guru agama Kristen tersebut," kata Inayatullah saat dimintai konfirmasi oleh Media Indonesia.

“Tidak semua sekolah punya PAK. Ada sekolah yang mempekerjakan ada yang tidak. (Ini) sesuai kebutuhannya kan. Datanya saya tidak hapal ada berapa guru,” lanjutnya.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya Teguh P Nugroho berjanji akan segera menindaklanjuti hal tersebut bila aduan secara resmi. "Silakan adukan ke kami secara resmi. Bukan sebagai tembusan. Jangan ke Ombudsman RI tapi ke Ombudsman Jakarta Raya," tuturnya. (Gan/A-3)

BERITA TERKAIT