17 March 2020, 10:48 WIB

Warga Malaysia Panic Buying, PM Muhyiddin Imbau Tenang


Haufan Hasyim SalengkeĀ  | Internasional

MASYARAKAT Malaysia panik menyerbu toko-toko dan pusat perbelanjaan untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

Situasi panic-buying terjadi menjelang dan sesudah pemerintah secara resmi mengumumkan penutupan total (lockdown) wilayah negeri jiran untuk membendung penyebaran virus corona baru (covid-19), mulai Rabu (18/3).

Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin meminta warga Malaysia untuk tidak panik, karena pemerintah sedang mencari cara untuk mengelola pandemi covid-19 agar tidak meningkat.

"Jangan terlalu khawatir. Ada cukup makanan untuk berkeliling. Kami telah menginstruksikan Departemen Urusan Perdagangan dan Konsumen Domestik untuk memastikan pasokan bahan makanan penting tersedia,'' ujar Muhyidin, kepada wartawan setelah menghadiri pertemuan Dewan Aksi Ekonomi, kemarin,

Dia menegaskan, jelas tidak perlu panik. Pemerintah sadar ada beberapa tingkat kepanikan, tetapi akan ada persediaan yang cukup.

Muhyiddin mengatakan dia juga telah menginstruksikan Departemen Pertanian dan Industri Makanan untuk memantau situasi di lapangan.

“Seperti yang dilaporkan,, mereka (Departemen Pertanian dan Industri Makanan) belum mengindikasikan persediaan makanan habis. Penting untuk memastikan bahwa orang-orang tidak mulai panik dan terburu-buru untuk membeli barang yang tidak perlu,"  katanya.

Muhyiddin juga mengatakan dia memahami kepanikan dipicu oleh lonjakan tajam dalam kasus covid-19 yang dikonfirmasi di negara ini.

"Mohon bersabar. Kami akan memastikan makanan yang cukup selalu tersedia. Jangan terburu-buru membeli barang. Kami akan memastikan makanan tersedia setiap saat,"  paparnya.

Pemerintah Malaysia telah memutuskan untuk menutup total (lockdown) negara itu selama 14 hari mulai Rabu (18/3) untuk mengekang penyebaran infeksi virus korona baru (covid-19).

Perintah Pengendalian Gerakan tersebut diberlakukan di bawah Undang-Undang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 1988 dan juga Undang-Undang Kepolisian 1967, yang mencakup berbagai kegiatan. (NST/OL-2)

BERITA TERKAIT