17 March 2020, 09:50 WIB

Advokat Minta MK Bentuk Pos Bantuan Perkara


Rif/P-1 | Politik dan Hukum

SEJUMLAH advokat konstitusi meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) membentuk pos ­bantuan perkara konstitusi. Hal itu dilakukan karena kepentingan warga negara banyak hak konstitusionalnya ­dilanggar undang-undang.

“Mereka ingin mencari ­keadilan ke Mahkamah Kon­­stitusi, namun sering kali tidak mendapatkan keadilan. Itu karena terkendala akses konsultasi dan informasi terkait proses beperkara di Mahkamah Konstitusi,’’ ujar Viktor Tandiasa mewakili advokat lain seperti Yohanes Mahatma dan Happy Hayati helmi.

Menurut Viktor dalam praktik sering kali warga akan ­menempuh upaya konstitusional ke Mahkamah Konstitusi untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya datang ke loket bagian penerimaan perkara konstitusi untuk berkonsultasi. Namun, tidak mendapatkan informasi maupun tidak dapat berkonsultasi secara mendalam terkait substansi permasalahan yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi mengingat ada ke-terbatasan aturan internal kepegawaian yang tidak dapat memberikan saran kepada pihak yang akan beperkara untuk menghindari conflict of Interest. “Terlebih untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis. Hal ini mengakibatkan sering kali warga negara yang maju dengan ke-terbatasannya mengakibatkan tidak hanya perkaranya yang berakhir, tapi juga sering kali menjadi beban tambahan bagi hakim panel yang bertugas untuk memberikan nasihat sebagaimana amanat Pasal 39 ayat (2) UU MK RI.

Hal ini tentunya akan berbeda apabila Mahkamah sebagai badan peradilan pada tingkat pertama dan terakhir yang menjalankan kekuasaan kehakiman membentuk pos bantuan perkara konstitusi yang bertempat di Gedung Mahkamah Konstitusi sebagai perwujudan pemberian akses seluas-luasnya kepada pencari keadilan (access to Justice) untuk mendapatkan bantuan hukum gratis sebagaimana amanat UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

“Melihat kondisi ini, kami tergerak memberikan sumbangsih gagasan pembentukan pos bantuan perkara konstitusi secara tertulis (Terlampir). Namun, juga kami berharap Sekjen MK Guntur Hamzah bersedia menerima kami untuk beraudiensi mendiskusikan gagasan ini secara mendalam dan komprehensif.’’

Di sisi lain, Ketua MK Anwar Usman menyebutkan seluruh jadwal persidangan baik sidang pleno maupun sidang panel di MK tidak dapat dilanjutkan dalam beberapa waktu yang belum dapat ditentukan. Mengingat kondisi dan situasi nasional terkait penyebaran wabah covid-19. (Rif/P-1)

BERITA TERKAIT