17 March 2020, 07:23 WIB

Tidak Ada Lockdown


Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum

DI tengah serangan virus korona jenis baru (covid-19) yang kian ganas, Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah tidak memiliki rencana memberlakuan lockdown. Yang terpenting saat ini, tegas Jokowi, mencegah penyebaran virus dengan mengurangi mobilitas masyarakat.

Kepastian itu disampaikan Jokowi dalam pernyataan resmi di Istana Kepresidenan Bogor, kemarin. Dia menekankan kewenangan terkait lockdown atau mengunci akses keluar-masuk orang di suatu wilayah ada pada domain pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. “Kebijakan ini tidak boleh diambil pemda. Sampai saat ini kita tidak ada berpikiran ke arah kebijakan lockdown,” ujarnya.

Presiden menyatakan pemerintah memilih kebijakan yang terukur dalam menahan laju meluasnya wabah sekaligus mengantisipasi dampak ekonomi yang ditimbulkan. “Saya terus memberikan perintah yang terukur agar kita bisa menghambat penyebaran covid-19 dan tidak memperburuk dampak ekonomi. Karena itu, semua kebijakan baik kebijakan pusat maupun pemda akan ditelaah mendalam agar efektif menyelesaikan masalah dan tidak semakin memperburuk keadaan.”

Jokowi menegaskan, yang paling penting saat ini ialah mencegah penyebaran virus dengan mengurangi mobilitas orang, menjaga jarak, dan mengurangi kerumunan. Kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah perlu terus digencarkan untuk mengurangi tingkat penyebaran covid-19.

Partisipasi masyarakat menaati pembatasan aktivitas amat penting agar penularan bisa dicegah sejak awal. “Solidaritas masyarakat adalah modal sosial kita yang penting untuk menggerakkan kita bersamasama melawan covid-19 ini.”

Ia juga menekankan kebijakankebijakan dalam menangani wabah korona harus memperbaiki situasi, bukan memperburuk. “Saya minta pemda berkomunikasi dengan kementerian terkait dan Gugus Tugas Covid-19 yang telah dibentuk.”

Kebijakan lockdown sebelumnya diusulkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun, usulan itu ditentang sejumlah kalangan termasuk Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah. Menurutnya, lockdown bisa melumpuhkan ekonomi Jakarta.

“Sebenarnya, pencegahan korona bisa dilakukan dengan cara lain, tergantung sistem yang diterapkan pemerintah,” kata Budihardjo.

Kebijakan Presiden itu juga diamini Bhima Yudhistira Adhinegara, peneliti di Institute for Development of Economics and Finance (Indef).

Ia menilai ada beberapa hal yang belum siap, utamanya soal ketersediaan pangan di pasaran sehingga bisa mengakibatkan panic buying jika lockdown diberlakukan.

Jangan takut

Pemerintah kemarin mengumumkan jumlah pasien positif covid-19 bertambah 17 menjadi 134 orang. Juru bicara pemerintah untuk penanganan covid-19, Achmad Yurianto, membeberkan penambahan terbanyak di Jakarta, yakni 14 kasus.

Kabar baiknya, pasien 01, 02, dan 03 yang menjalani perawatan selama dua minggu di RSPI Sulianti Saroso Jakarta telah sembuh. Ketiganya kemarin memaparkan pengalaman selama dirawat. Pasien 02 mengaku mendapatkan pelayanan maksimal dari petugas medis.

Pasien 03 mengimbau masyarakat tidak takut menghadapi covid-19. Pasalnya, virus memiliki karakteristik self limiting desease yang dapat hilang dengan sistem imun yang baik. “Kita bisa menyembuhkan asal kita istirahat dan minum yang banyak, person hygine yang ketat, dan dengarkan saran dari pemerintah. Pembatasan sosial kita lakukan sebaik mungkin.”

Sementara itu, Kemenkes merilis daftar laboratorium yang menjadi rujukan pemeriksaan covid-19 (lihat grafik). (Ssr/Ata/BN/X-8)

BERITA TERKAIT