16 March 2020, 16:37 WIB

Permudah Kontak Tracing, IDI Dorong Pemerintah Buka Data Pasien


Atalya Puspa | Humaniora

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mendorong pemerintah untuk membuka identitas pasien yang terjangkit virus novel korona (Covid-19). IDI menilai hal tersebut dilakukan untuk mempermudah tracing kontak sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi upaya penanggulangan.

Ketua PB IDI Daeng Mohammad Faqih menyatakan, dalam kondisi darurat bencana seperti sekarang, transparansi data pasien kepada publik tidak melanggar hukum.

"Dengan mempertimbangkan kedaruratan bencana, untuk kemaslahatan dan kepentingan umum, bahwa membuka rahasia kedokteran itu tidak bertentangan dengan hukum. Enggak betentangan undang-undang. Ini mengancam keselamatan kesehatan individu masyarakat, maka identitas pasien boleh dibuka," kata Daeng di Kantor PB IDI, Jakarta Pusat, Senin (16/3).

Daeng menjabarkan, kerahasiaan medik ini diatur dalam 4 UU, yakni pasal 48, UU No 29/2004 tentang Praktek Kedokteran, pasal S7 UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 38 UU No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan pasal 73, UU No 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan.

"Atas kajian empat UU tersebut, disimpulkan bahwa data pasien bisa dibuka atas nama kepentingan umum," tambah Ketua Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan Indonesia M Nasser.

Baca Juga: Menhub Positif Covid-19, Jajaran Menteri akan Jalani Tes Korona

Adapun, batasan yang boleh dilakukan yakni pembukaan nama dan alamat pasien.

Naser memberikan contoh kasus keterbukaan informasi dilakukan saat kasus Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terbukti positif covid-19. Dengan demikian, menteri dan wartawan yang pernah melakukan kontak dekat dengan Menhub bisa mengantisipasi penyebarannya dengan melalukan isolasi mandiri atau pemeriksaan dini.

"Sebetulnya ada banyak negara terjadi perbedaan penanganan. Singapura masih menyembubyikan, Jepang juga awalnya menyembunyikan. Tapi, selain kedua negara itu, semua negara membuka nama dan alamat karena dianggap memudahkan kontak tracing," kata Nasser.

"Itu yang kita minta ini semua diperjelas agar memberikan dimensi perlindungan kepada kesehatan masyarakat," tandasnya. (Ata/OL-10)

BERITA TERKAIT