16 March 2020, 14:50 WIB

Pemerintah Kucurkan Rp24,2 Triliun untuk Perbatasan


Tesa Oktiana Surbakti | Politik dan Hukum

Pembangunan kawasan perbatasan sebagai gerbang terdepan menjadi prioritas pemerintahan Joko Widodo. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp24,2 triliun dalam postur APBN 2020 untuk membangun wilayah perbatasan.

"Ini menjadi perhatian pemerintah terhadap penyediaan layanan dasar untuk masyarakat. Baik melalui APBN maupun transfer daerah, yang fokus pada 222 lokasi prioritas dan 18 pusat kegiatan strategis nasional," jelas Plt Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Suhajar Diantoro, di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, Senin (16/3).

Lebih lanjut, dia mengungkapkan anggaran tersebut bersumber dari kementerian/lembaga (K/L) yang menjadi anggota BNPP. Adapun pengelolaan dilakukan secara terpadu untuk meningkatkan keamanan dan kesejahteraan di kawasan perbatasan.

“Melalui mekanisme pengelolaan perbatasan negara yang terkoordinasi, kelemahan dan keterbatasan dapat diperbaiki sehingga pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan dapat direalisasikan secara bertahap,” imbuh Suhajar.

Kebijakan pembangunan periode 2015-2019 yang menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan sudah membuahkan beberapa hasil, di antaranya penyelesaian dua Outstanding Boundary Problem (OBP) di Sektor Timur, yaitu OBP Segmen S. Simantipal dan OBP Segmen C500-C600 (Indonesia-Malaysia). Selain itu, penyelesaian Unsurveyed Border (Indonesia-Timor Leste), berikut perapatan 52 patok batas Indonesia-Papua Nugini.

Baca juga: Tingkatkan Sinergitas, BNPP Gelar Coffee Morning Bersama Media

Suhajar juga menggarisbawahi pembangunan tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN), yakni PLBN Entikong, PLBN Aruk, PLBN Badau, PLBN Wini, PLBN Motaain, PLBN Motamasin, dan PLBN Skouw. Pembangunan sejumlah PLBN tersebut sesuai dengan Inpres Nomor 6 Tahun 2015. Kemudian pembangunan PLBN Sota masuk dalam bagian pembangunan 11 PLBN mengacu Inpres Nomor 1 Tahun 2019, yang dilengkapi sarana dan prasarana pendukung.

Pemerintah juga membangun pasar atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat sekitar PLBN untuk mendorong pertumbuhan dan aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan. Tahun ini, pemerintah menargetkan pembangunan 10 PLBN yang sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2019.

Terkait penguatan pertahanan keamanan di kawasan perbatasan, pemerintah fokus meningkatkan sarana dan prasarana pertahanan kemanan, sekaligus bekerja sama dengan TNI dan Polri.

"Pemerintah turut meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di kawasan perbatasan. Sejauh ini, sudah dilaksanakan di wilayah Paloh Aruk, Entikong, Badau, Kefamenanu Atambua, dan Jayapura. Seperti memberikan pelatihan wirausaha pemula dengan menggandeng sejumlah instansi terkait," pungkasnya.

Upaya mewujudkan perbatasan negara sebagai beranda terdepan, lanjut Suhajar, tidak hanya menjadi tugas pemerintah pusat. Oleh karena itu, dia meminta partisipasi dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini penting untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan perbatasan sehingga pedoman pemerintah pusat selaras dengan prioritas pemerintah daerah.

“Pembangunan kawasan perbatasan menjadi tanggung jawab kita semua. Pemerintah mendorong seluruh stakeholder berperan aktif dalam membangun kawasan perbatasan negara. Terutama, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan,” tutup Suhajar. (OL-14)

BERITA TERKAIT