16 March 2020, 12:05 WIB

Anies Diminta Perkuat Koordinasi dengan Pemerintah Pusat


Rudy Polycarpus | Megapolitan

KETUA DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi sudah menduga bahwa  pemangkasan jam operasional MRT, LRT, dan Transjakarta di Jakarta akan menimbulkan sejumlah masalah.

Seperti yang terjadi hari ini, terjadi penumpukan penumpang akibat terbatasnya jumlah armada. Situasi ini membuat upaya menggalakkan social distancing seperti yang diimbau pemerintah tidak terjadi. Dalam antrean panjang di Halte Purbet 2, calon penumpang dempet-dempetan.

"Ini kebijakan sebenarnya pasti memicu penumpukan. Seharusnya Pemprov DKI sudah bisa mempredikai. Karena itu harus dan wajib petugas-petugas di sana turun langsung untuk mengurai terjadinya penumpukan yang terjadi," kata Prasetyo melalui pernyataannya, Senin (16/3).

Belum lagi efek lainnya, misalnya muncul spekulasi-spekulasi memicu kepanikan di tengah masyarakat yang bisa berimbas pada aspek sosial dan ekonomi.

"Betul bahwa masyarakat tidak perlu panik. Oleh karena itu tugasnya pemerintah bekerja, untuk memastikan tidak adanya kepanikan," tandasnya.

Di sisi lain, Prasetyo berharap Gubernur DKI Jakarta bersinergi dengan pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menentukan setiap kebijakan. Hal ini untuk mencegah semakin masifnya penularan pada warga Jakarta.

"Kita pahami sekarang ini kejadian luar biasa. Penyebaran begitu cepat. Sejauh ini pemerintah pusat telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 yang dipimpin langsung BPNPB. Saatnya, semua bersatu padu menghadapi situasi ini termasuk Gubernur Anies Baswedan," imbuh politisi PDI-P ini.

Presiden menurut Prasetyo sudah tepat memberikan kewenangan kepada daerah untuk menentukan kondisi darurat. Hanya saja untuk keputusan yang tergolong strategis, pemerintah daerah harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

"Yang paling penting adalah saat ini fokus kepada warga sehat tidak tertular dan mereka yang tergolong ODP tidak berkeliaran," pungkasnya. (OL-8).

BERITA TERKAIT