16 March 2020, 07:20 WIB

Virus Korona Bikin Tergagap


Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum

POLA komunikasi pemerintah pusat dalam menghadapi wabah virus korona menuai kritik karena justru kerap membuat masyarakat bingung dan meraba-raba dalam gelap. Banyak informasi yang ditutupi pemerintah karena ingin mengindari kepanikan di masyarakat.

Pusat juga cenderung mengabaikan peran daerah. Hal itu antara lain terlihat dari tidak adanya informasi kepada Pemerintah Provinsi Bali mengenai warga mereka yang terkena covid-19, penyakit yang disebabkan virus korona. Saat pasien nomor 25 tersebut meninggal pun, Pemprov Bali tidak diinformasikan.

Kemudian, Gubernur Banten Wahidin Halim ditegur Kementerian Kesehatan karena mengumumkan ada dua warganya yang positif covid-19. Padahal, dalam Pasal 155 Undang-Undang (UU) No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa 'Pemerintah daerah secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan'.

Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J Vermonte mengatakan dalam kondisi darurat, pusat harus menurunkan ego dan memaksimalkan desentralisasi.

"Kesiapan itu harus terdesentralisasi. Misalnya yang kemarin banyak diributkan bagaimana pemerintah pusat dan pemda. Kita punya UU yang menyatakan ada wewenang tertentu dari kepala daerah dan juga di daerah ada dinas kesehatan, BPBD, yang semua harus diikutsertakan," ujar Phillip.

Pandemi covid-19 juga merupakan isu kesehatan masyarakat yang harus disikapi dengan transparan. Sejak awal, pemerintah seakan menutup-nutupi berbagai informasi yang sebenarnya penting untuk diketahui masyarakat. Hal itu dikhawatirkan akan membuat penyebaran jadi lebih tidak terkendali.

"Isu ini mungkin bukan isu keamanan, tapi isu kesehatan publik. Kalau mindset kita ini keamanan, mungkin instingnya adalah tidak melakukan transparansi karena takut masyarakat panik. Sementara dalam kasus semacam public health, pandemi, dan lainnya, justru yang harus dilakukan adalah keterbukaan," ujar Phillip.

Aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Anis Hidayah mengatakan saat pertama kali virus ini muncul di Tiongkok dan menyebar ke negara tetangga, pemerintah menganut premis yang keliru. Alih-alih mengantisipasi secara serius ancaman virus itu, pemerintah melalui pernyataan para pejabat dan elite mereka cenderung meremehkan dan menyiratkan seakan-akan orang Indonesia kebal serangan korona.

"Prediksi dari Universitas Harvard yang menyebutkan bahwa virus itu sudah sampai di Indonesia ditolak mentah-mentah, dan bukannya dijadikan landasan untuk mempersiapkan kebijakan kesehatan publik yang kuat dan efektif untuk menghadapi virus ini," ujar Anis.

Sikap meremehkan itu sedikit banyak telah membuat pemerintah tergagap manakala virus benar-benar datang. Sementara itu, para pemimpin negara-negara tetangga sudah mengantisipasi jauh ke depan. Mulai memperluas kampanye layanan masyarakat, menyiapkan rumah sakit, menetapkan prosedur, hingga protokol di pelbagai sarana publik.

 

Sinergi

Juru bicara pemerintah untuk penanganan covid-19 Achmad Yurianto menyatakan pencegahan penularan dan penanganan Covid-19 kini disinergikan antara pusat dan daerah. Hal itu dilakukan setelah terbentuknya gugus tugas pemerintah yang diketuai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berdasarkan Keppres Nomor 7/2020.

"Konsekuensinya, kalau ini menjadi bencana, seluruh kapasitas nasional baik itu milik pemerintah pusat dan daerah, kemudian swasta dan BUMN, termasuk masyarakat, harus berpartisipasi. Ini mutlak. Jadi, tidak boleh ada satu pun yang menghalangi pengelolaan kebencanaan ini karena itu akan bertentangan dengan hukum," kata Yurianto, kemarin. (Dhk/P-2)

 

BERITA TERKAIT