15 March 2020, 21:02 WIB

Penanganan Korona Ditetapkan sebagai Bencana, Ini Artinya


Dhika kusuma winata | Humaniora

JURU bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menyatakan upaya penanganan virus korona sudah ditetapkan sebagai bencana nasional menyusul pembentukan gugus tugas yang dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo. Gugus tugas dibentuk Presiden Jokowi berdasarkan Keppres Nomor 7/2020 mengenai percepatan penanganan korona.

"Sekarang statusnya masalah ini adalah bencana non-alam (wabah/pandemi). Kepala BNPB sudah banyak berbicara apa konsenkuensinya kalau ini menjadi bencana maka seluruh kapasitas nasional baik itu milik pemerintah pusat dan daerah, kemudian swasta dan BUMN, termasuk masyarakat harus berpartisipasi," kata Yurianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (15/3).

"Ini mutlak, jadi tidak boleh ada satu pun yang menghalangi pengelolaan kebencanaan ini karena itu akan bertentangan dengan hukum," imbuhnya.

Yurianto menyatakan penanganan wabah korona kini disinergikan antara pusat dan daerah. Menurutnya, kepala daerah berperan penting menjadi penanggung jawab penanganan Covid-19 yang kini dikategorikan sebagai bencana non-alam atau wabah kesehatan. Dengan begitu, langkah kebijakan kepala daerah yang diambil segaris dengan yang ditetapkan pusat. Pemerintah pusat memberi dukungan anggaran dan keperluan lain dalam penanganan.

"Kepala daerah harus memiliki suatu strategi yang paling bagus untuk mengelola permasalahan ini di daerah masing-masing," ujarnya.

Yurianto menambahkan perlu menjadi pemahaman bersama kasus korona merupakan masalah kesehatan menular yang kunci pencegahannya ada di masyarakat. Pemerintah kini fokus melakukan pendekatan komunitas.

"Di dalam konteks inilah maka yang paling penting kita hadapi sekarang ini adalah bagaimana kita masing masing mulai berupaya untuk menahan diri. Menahan diri, dimaknai tidak panik. Artinya hal yang menjadi pilihan adalah kalau tidak perlu jangan dilakukan dalam rangka mencegah penularan," ujar Yurianto.

 

Baca juga: Covid-19: Jawa Timur Tidak Liburkan Sekolah

 

Dalam percepatan penanganan, gugus tugas akan mengikuti protokol WHO yaitu melakukan koordinasi di tingkat nasional dan daerah. Kemudian, menyampaikan informasi yang benar dan tepat terkait risiko penularan dan pencegahan Covid-19 kepada masyarakat, melaksanakan surveillance untuk melakukan pelacakan kasus, dan melaksanakan tindakan yang tepat dan sesuai di pintu-pintu masuk dan keluar negara Indonesia.

Kemudian, pembentukan tim reaksi cepat, memperkuat sistem laboratorium, melaksanakan tindakan-tindakan pencegahan dan pengawasan terhadap infeksi baru, melaksanakan tata laksana kasus dan keberlanjutan pelayanan penting kepada korban, serta menyediakan kebutuhan logistik, material dan fasilitas kesehatan. (OL-8)

BERITA TERKAIT