14 March 2020, 15:53 WIB

Belum Transparan Soal Korona agar Masyarakat tidak Panik


Ferdian Ananda Majni | Politik dan Hukum

DINILAI belum transfaran dan lambat dalam menyampaikan berbagai informasi terkait virus korona, pemerintah mengakui harus melakukan kebijakan dengan pertimbangan agar masyarakat tidak panik.

Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Deseminasi Informasi KSP, Juri Ardiantoro menyatakan, yang dilakukan pemerintah dua hal, satu sisi adalah secara serius menangani wabah ini dan juga bagaimana masyarakat diminta waspada tetapi jangan sampai pada tingkat kepanikan.

"Karena (terjadi kepanikan) itu nanti akan berimbas pada bisa jadi akan muncul tindakan-tindakan sosial yang kontraproduktif yang kemudian akan mengganggu pada aspek kehidupan sosial yang lain," kata dalam diskusi Bikin Korona Merana di Kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (14/3).

Oleh karena itu, memang pemerintah tidak serta merta menggunakan istilah atau jargon dan kebijakan yang bisa menimbulkan masyarakat semakin panik, sehingga keterbukaan kemudian harus diukur apakah keterbukaan itu akan membuat masyarakat semakin waspada atau justru sebaliknya masyarakat akan menjadi semakin panik.

"Makanya kemudian pemerintah melalui Kementerian Kesehatan untuk sangat berhati-hati untuk menangani untuk mentreatment kasus-kasus yang ada dan kemudian penanganan penyebarannya. Ini sebetulnya kan sudah disampaikan secara jelas oleh Kementerian Kesehatan maupun oleh Presiden sendiri," sebutnya

Menurutnya, pemerintah telah mengidentifikasi pihak yang diduga melakukan kontak terhadap kasus-kasus yang sudah ada, lanjut Juri, misalnya sekarang sudah 69 kasus terkait positif covid-19.

"Presiden langsung menugaskan BNPB dibantu oleh aparat intelijen, aparat kesehatan untuk mentrasing orang-orang yang pernah melakukan kontak terhadap 69 kasus ini sehingga kemudian akan mendapatkan gambaran," paparnya

Dia menambahkan masalahnya adalah apakah orang-orang yang kemudian diidentifikasi pernah melakukan kontak terhadap kasus-kasus yang sudah ada dan dibuka secara vulgar atau tidak tentunya akan mengambil kebijakan di mana yang penting data-data itu bisa dimonitor.

"Istilah dalam konteks ini adalah orang dalam pemantauan (ODP) dan kemudian kita minta pemerintah daerah Dinas Kesehatan untuk melakukan monitoring terhadap orang-orang yang diduga ada kontak dengan kasus yang sudah ada," lanjutnya.(OL-2)

BERITA TERKAIT