14 March 2020, 10:10 WIB

MK Nilai Gugatan Daring Lebih Efektif


Ind/P-3 | Politik dan Hukum

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menerapkan mekanisme baru dalam menyidangkan sengketa hasil pemilihan kepala daerah (pilkada). Pengacara yang akan mengajukan permohonan sengketa pilkada diwajibkan mengirimkan secara daring (online) agar penanganan perkara lebih efektif.

"Penanganan perkara di MK relatif lebih mudah karena dari mana saja pengacara atau penggugat dapat mengajukan gugatan mereka," jelas Sekretaris Jenderal MK Guntur Hamzah di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, kemarin.

Secara sistem, terang Guntur, MK sudah siap menerima berkas permohonan perkara pilkada berbasis elektronik. Selain itu, MK sudah menyidangkan sengketa pilkada sejak 2015 sehingga sistemnya terus diperbaharui. Meski demikian, MK tetap menerima berkas gugatan secara langsung.

Guntur menjelaskan, para hakim konstitusi akan menyelenggarakan rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk memfinalkan draf mengenai hukum acara di MK terkait Pilkada 2020. Pasalnya, pada 23 September 2020 akan ada 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak. Lalu, pada 29 September 2020, MK mulai menangani sengketa pilkada.

"Akan dilakukan RPH untuk memfinalkan sehingga mudah-mudah-an dalam 1-2 minggu ke depan tahapan dan jadwal Pilkada 2020 sudah bisa selesai," tuturnya.

MK, imbuhnya, juga sudah melakukan tahapan sosialisasi awal untuk sengketa pilkada. Hal itu penting untuk mencegah berbagai hal tidak diinginkan seperti yang terjadi di mala lalu.

Hakim MK pernah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus su-ap terkait sengketa pilkada, yakni Ketua MK Akil Mochtar pada 2013. Akil divonis hukuman penjara seumur hidup oleh majelis hakim tindak pidana korupsi untuk kasus suap pilkada dan tindak pidana pencucian uang.

Pada kesempatan yang sama, Ketua MK Anwar Usman mengatakan kedatangan hakim konstitusi dan sekjen MK ke Kantor Wakil Presiden untuk memberitahukan bahwa MK dipercaya menjadi tuan rumah pertemuan MK negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Menurut Anwar, pertemuan tersebut akan digelar di Jakarta pada 7-11 September 2020. Namun, MK tetap melihat perkembangan dari dampak penyebaran wabah virus korona. Acara tersebut dapat dilakukan apabila wabah tersebut telah mereda.

"Kita tahu saat ini sedang ada korona, tapi kalau menjelang September wabah itu mereda, insya Allah pelaksanaannya tetap berjalan. Kalau belum berakhir akan ditunda," tukas Anwar. (Ind/P-3)

BERITA TERKAIT