14 March 2020, 09:51 WIB

Sumber Kesalahan Data Penerima PBI BPJS Kesehatan Dari Daerah


Ihfa Firdausya | Humaniora

PERMASALAHAN data peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS kesehatan masih menjadi kendala dalam penyaluran program tersebut. Menurut Menteri Sosial Juliari Batubara, sampai saat ini data PBI terus diupdate setiap tiga bulan.

Di sisi lain, Mensos menyebut bahwa data tersebut disuplai oleh pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan di Kemensos tidak memiliki petugas untuk melakukan pendataan.

"Jadi kalau ada yang bilang, ada sasaran yang tidak tepat, datanya tidak tepat ya itu salah kabupaten/kotanya. Karena data itu datangnya dari desa, melalui musyawarah desa, ke kelurahan, orang miskinnya berapa, dinaikkan ke dinas sosial kabupaten/kota. Dari situ baru ke Kemensos. Itulah data kita," ungkap Mensos saat temu media di Bogor, Jumat (13/3).

Mensos pun menjelaskan bahwa awalnya, Kemensos menerima limpahan data kesejahteraan sosial dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2016.

"Kalau teman-teman ingat, itu kan awalnya dari BLT (Bantuan Langsung Tunai). Itu kan datanya seadanya karena waktu itu mau cepat. Terus BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat). Itu datanya kacau. Diserahkan kepada kita 2016, berarti baru 3,5 tahun kita kelola," jelasnya.

baca juga: Rp160 T untuk Atasi Dampak Covid-19

Jualiari menambahkan bahwa Kemensos telah berkoordinasi dengan BPS, Bappenas, dan TNP2K, untuk memperbaiki permasalahan data ini. Dia pun meminta BPS untuk melakukan pelatihan kepada petugas-petugasnya di lapangan, khususnya di desa dan kelurahan, untuk bisa melakukan pendataan secara akurat. (OL-3)

BERITA TERKAIT