13 March 2020, 21:58 WIB

DPR Kritisi Komunikasi Publik Pemerintah Soal Covid-19


Atalya Puspa | Humaniora

MANAJEMEN komunikasi pemerintah dalam penanganan virus korona Covid-19 dinilai Wakil ketua Komisi IX DPR RI Saleh Daulay masih lemah. Ia merefleksikannya pada kasus beda pendapat soal pasien positif virus korona yang kabur dari RSUP Persahabatan.

Saleh mengkhawatirkan, hal itu bisa menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik, dan menimbulkan rasa tidak percaya publik terhadap informasi yang dikeluarkan pemerintah dan stakeholder terkait.

"Kalau setiap rumah sakit punya jubir, dan jubir bicaranya berbeda-beda, bisa saja akan ada kesimpangsiuran informasi. Kita harapkan, pemerintah memperbaiki dan mensinkronkan persoalan komunikasi seperti ini," kata Saleh kepada Media Indonesia, Jumat (13/3).

Dalam situasi saat ini, Saleh menilai pemerintah sudah seharusnya menunjukkan integritas dan membuktikan bahwa penanganan Covid-19 dilakukan secara serius.

Baca juga : Beda Komentar RS Persahabatan-Pemerintah Soal Pasien Korona Kabur

"Dalam situasi seperti ini, pemerintah harus menunjukkan kalau memang benar-benar sigap untuk melakukan penanganan," ungkapnya.

Lebih dari itu, pihaknya berharap pemerintah dan RS menerapkan standar pengawasan ketat terhadap pasien Covid-19. Hal itu bertujuan agar pasien dapat segera sembuh, dan masyarakat juga tidak merasa terancam keamanannya.

"Pasien yang diduga terjangkit, mesti dijaga dan diawasi secara ketat. Standar pengawasannya mesti sama dengan yang dilakukan oleh negara-negara lain. Dengan begitu, dipastikan pasiennya tidak menjangkiti orang lain," tandasnya. (OL-7)

BERITA TERKAIT