13 March 2020, 18:40 WIB

Iuran BPJS Batal Naik, Wapres Jamin Layanan Kesehatan Tetap Baik


Indriyani Astuti | Humaniora

MAHKAMAH Agung (MA) membatalkan penaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Menyikapi hal itu, Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, menjamin pelayanan kesehatan tetap bisa diandalkan.

"Pemerintah bertekad untuk pelayanannya tetap baik. Ya, akan berusaha menangani permasalahan ini nantinya," ujar Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jumat (13/3).

Menurutnya, putusan MA tentu akan berdampak pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah ditetapkan. Apalagi alokasi APBN sudah dibagi dalam berbagai sektor kesehatan, termasuk subsidi pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Baca juga: Putusan MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Disambut Baik

Per 31 Januari, jumlah penerima bantuan iuran (PBI) JKN tercatat 134 juta orang. Porsi terbanyak ditanggung pemerintah pusat, yakni 96 juta orang. Sementara, pemerintah daerah menanggung 37 juta orang.

"Dengan adanya putusan ini tentu akan memengaruhi alokasi. Sehingga, perlu adanya perbaikan dan penyesuaian untuk menanggulangi masalah BPJS Kesehatan," imbuh Ma'ruf.

Seperti diberitakan, MA mengabulkan peninjauan kembali uji materi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan, yang diajukan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI). Dengan keluarnya keputusan itu, praktis membatalkan kenaikan iuran BPJS per 1 Januari lalu.

Baca juga: Batalnya Penaikan Iuran BPJS bakal Menggoyang Anggaran Negara

Di sisi lain, neraca keuangan BPJS Kesehatan terus mengalami defisit setiap tahun sejak bertransformasi dari PT Askes (Persero). Pada 2014 misalnya, tercatat defisit sebesar Rp 3,3 triliun, kemudian naik menjadi Rp 5,7 triliun pada. Selanjutnya pada 2016, tercatat defisit sebesar Rp 9,7 triliun dan naik menjadi Rp 9,75 triliun pada 2017.

Pada 2018, BPJS mengalami defisit sebesar Rp 9,1 triliun. Hingga akhir 2019, defisit melonjak hingga Rp 13 triliun. Besaran itu juga setelah mendapat suntikan dana Rp 15 triliun dari pemerintah. Kenaikan iuran dianggap menjadi salah satu opsi untuk memperbaiki neraca keuangan BPJS Kesehatan.(OL-11)

 

BERITA TERKAIT