13 March 2020, 16:59 WIB

MK Terapkan Pengajuan Sengketa Pilkada Secara Daring


Indriyani Astuti | Politik dan Hukum

MAHKAMAH Konstitusi (MK) membuat mekanisme baru dalam menyidangkan sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada). Sekretaris MK Guntur Hamzah menjelaskan khusus untuk pengacara yang akan mengajukan permohonan sengketa pilkada, diwajibkan mengirimkan secara daring (on line). Hal itu, terangnya, dimaksudkan agar penanganan perkara lebih efektif.

“Penanganan perkara di MK relatif lebih mudah karena mereka berada dimana saja bisa menyelenggarakan,”ujarnya kepada media di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, pada Jumat (13/3).

Secara sistem, terang Guntur, MK sudah siap menerima berkas permohonan perkara pilkada berbasis elektronik. Selain itu, ia menuturkan MK sudah menyidangkan sengketa pilkada sejak 2015 sehingga sistemnya terus diperbaharui. Meski demikian, MK juga tetap menerima pengajuan berkas yang dikirimkan secara langsung.

Guntur menjelaskan, para hakim konstitusi akan menyelenggarakan rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk memfinalkan draf mengenai hukum acara di MK terkait pilkada 2020. Pasalnya pada 23 September 2020 akan ada 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak. Adapun 9 diantaranya merupakan pemilihan gubernur. Lalu pada 29 September 2020, MK akan mulai menangani sengketa pilkada.

“Akan dilakukan RPH (rapat permusyawaratan hakim) untuk memfinalkan sehingga mudah-mudahan dalam 1-2 minggu PMK tentang tahapan dan jadwal pilkada 2020 sudah bisa selesai,” tuturnya.

MK, imbuhnya, juga sudah melakukan tahapan sosialisasi awal untuk sengketa pilkada. Hakim MK telah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap sengketa pilkada antara lain Ketua MK Akil Mochtar pada 2013. Akil divonis harus menjalani hukuman pidana seumur hidup oleh majelis hakim tindak pidana korupsi untuk kasus suap pilkada dan tindak pidana pencucian uang.

Pada kesempatan yang sama, Ketua MK Anwar Usman mengatakan bahwa kedatangan hakim konstitusi dan sekjen MK ke Kantor Wakil Presiden untuk memberitahukan rencana bahwa MK Republik Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah pertemuan MK dari negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

Menurut Anwar, pertemuan tersebut akan digelar di Jakarta, pada 7-11 September 2020. Tetapi MK tetap melihat perkembangan dari dampak penyebaran wabah virus Korona. Anwar mengatakan acara tersebut dapat dilakukan apabila wabah tersebut telah mereda.

“Kita tahu saat ini sedang ada Korona tapi kalau menjelang September berakhir, maka Insya Allah pelaksanaannya tetap. Kalau belum berakhir akan ditunda,” tukas Anwar. (OL-4)

BERITA TERKAIT