12 March 2020, 08:50 WIB

Alokasi APBN untuk Premi BPJS Membengkak


Emir Chairullah | Ekonomi

PUTUSAN Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan penaik-an iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membuat anggaran untuk pembayaran premi membengkak.

"Pemerintah bakal menyesuaikan perubahan akibat putusan MA itu di APBN 2020. Kita sedang mengkaji dampak putusan itu. Ada perubahan yang harus disesuaikan," kata Wapres Ma'ruf Amin seusai dies natalis ke-44 Universitas Negeri Sebelas Maret di Solo, Jawa Tengah, kemarin.

Namun, Wapres tidak menjelaskan detail berapa anggaran untuk premi di APBN.

Akibat pembatalan itu, sejumlah pihak mengkhawatirkan adanya pengurangan pelayanan yang diberikan kepada peserta. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pun mendorong pemerintah untuk melakukan sejumlah langkah.

"Pertama, Presiden harus me-ngeluarkan perpres baru untuk menggantikan Perpres 75/2019 yang dibatalkan MA. Itu penting untuk menjamin kepastian hukum," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam keterangan resmi.

 

Sumber: Laporan Keuangan BPJS Kesehatan 2018/NRC

 

Sebab, ujar Tulus, manajemen BPJS Kesehatan menyatakan akan tetap menggunakan perpres lama jika pemerintah belum mengubah/mengeluarkan perpres baru. Dengan kata lain, penaikan tarif tetap diberlakukan BPJS. Kedua, imbuhnya, Kemensos segera melakukan data cleansing untuk peserta PBI.

"Sampai detik ini data cleansing yang dimaksud belum dilakukan sehingga potensi peserta PBI yang salah sasaran masih sangat besar. Hasil data cleansing bisa digunakan untuk acuan memasukkan peserta mandiri jadi peserta PBI," tukasnya.

Hal senada disampaikan anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani. Menurutnya, pemerintah harus mengawasi pelayanan rumah sakit terhadap pasien dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). "Ini penting agar tidak ada pengurangan layanan terhadap warga yang membutuhkan. Batalnya penaikan premi BPJS harus memicu pemerintah agar mampu memilih solusi terbaik demi mengantisipasi pembengkakan anggaran BPJS," ujar Netty di Bandung, Jawa Barat.

Di lain pihak, Menkeu Sri Mulyani meminta BPJS Kesehatan transparan menyampaikan laporan keuangan pascaputusan MA. Sri mengatakan putusan MA itu akan berdampak pada kondisi keuangan BPJS Kesehatan dan keberlangsungan program JKN. (Che/Ata/FR/BY/Ant/X-7)

BERITA TERKAIT