12 March 2020, 06:40 WIB

Sang Penjaga dengan Keterbatasan Armada


(Cah/P-5) | Fokus

Kepala Bakamla Laksamana Madya Aan Kurnia

Bagaimana pendekatan Bakamla meningkatkan keamanan di seluruh wilayah perairan?

Bakamla memiliki tiga zona untuk pengawasan dan pengamanan laut. Itu zona barat, tengah, dan timur. Setiap zona memiliki hot spot tertentu seperti di barat itu Laut Natuna Utara.

Apa strategi menjaga kekayaan laut, khususnya di Natuna Utara, dari nelayan asing?

Bakamla menjalankan tugas dengan mengutamakan efektifitas, tidak wara-wiri di lautan tanpa ada tujuan. Dalam menjalankan tugas Bakamla mengutamakan perangkat teknologi satelit dan radar untuk memantau kapal nelayan atau kapal asing yang masuk wilayah Indonesia.

Ketika terdapat informasi adanya pelanggaran, kita mulai bergerak. Terbukti Bakamla mampu menghalau tiga kali nelayan Tiongkok masuk ke zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia yang dikawal coast guard Tiongkok.

Apakah jumlah kapal dan SDM sudah memadai, termasuk mengenai sistem senjata?

Berbicara itu, tentu Bakamla kekurangan. Ke depan saya berharap punya beberapa kapal baru, seperti tiga seukuran KN Tanjung Datu, panjang 110 meter, lebar 15,5 meter. Jadi, setiap zona itu ada kapal seperti ini dan dibantu kapal berukuran 80, 60, dan 40 meter. Sejauh ini armada kita masih kurang dan perlu diketahui, kapal Bakamla kondisinya hanya 10 buah.

Selain armada, SDM masih kurang. Contohnya KN Tanjung Datu yang idealnya diisi 76 ABK, kondisinya hanya 31 ABK. Strateginya saya akan bekerja sama dengan Kemenpan-RB untuk merekrut personel calon awak kapal. Selain itu, juga bekerja sama dengan TNI-AL. Ini semua membutuhkan proses dan PR bagi saya dan Bakamla untuk melengkapi ini.

Mengenai sistem senjata, saya sudah rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly dalam rangka memperjuangkan izin penggunaan senjata di kapal-kapal saya. Sampai sejauh ini Bakamla belum punya izin membeli senjata meskipun mata anggarannya ada. Ini yang perlu digarisbawahi dan harapan saya dan pemerintah segera mendorong. Dengan kejadian di Natuna kemarin Komisi I DPR dan Kementerian Pertahanan memacu Bakamla membeli senjata.

Saat ini ada dua kapal negara, yakni Pulau Marore dan Nipah milik Bakamla, yang siaga untuk menjaga perairan Natuna. Apakah ada rencana penambahan armada mengingat potensi pelanggaran lain di perairan di zona barat lebih banyak?

Kita ada kapal negara Tanjung Datu, yang lebih besar daripada dua kapal itu dan siaga menghalau hingga menangkap pelaku pelanggaran batas wilayah. Ketiganya secara bergantian menjalankan tugas untuk patroli rutin atau operasi ketika terdapat informasi kapal asing yang melanggar dari tim pemantau di Markas Besar Bakamla.

Apakah ada pelibatan peran serta masyarakat dalam pengamanan perairan?

Tentu kita tekankan kepada semua pihak, terkhusus nelayan, menjadi mata dan telinga Bakamla. Ketika mendengar atau melihat adanya pelanggaran baik oleh nelayan atau kapal berbendera Indonesia atau asing, (hal itu) dilaporkan kepada Bakamla atau instansi yang memiliki kewenangan penegakan hukum lain.

Sinergi dengan masyarakat penting supaya laut kita aman dan tanpa pelanggaran. Ketika ada, mari kita ikuti aturan hukum yang berlaku. (Cah/P-5)

BERITA TERKAIT