12 March 2020, 06:20 WIB

Omnibus Law dan Transformasi Pendidikan


Khairil Azhar Dosen Akademi Bela Negara (ABN), Alumnus University of Tampere, Finland | Opini

SEJAUH ini tak ada penolakan massal terhadap pasal-pasal terkait dengan pendidikan dalam RUU Cipta Lapangan Kerja, yang dikenal juga sebagai omnibus law. Penolakan keras terhadap rancangan yang sudah diajukan pemerintah kepada DPR ini lebih terkait dengan berbagai prediksi konsekuensial dalam ranah ekonomi jika sampai diundangkan.

Secara umum, rangkaian gelombang penolakan bermuara pada ragam kemungkinan 'cipta lapangan kerja' yang bisa berubah menjadi 'neraka lapangan kerja' sehingga tak kurang judul Cipta Lapangan Kerja diakronimkan menjadi Cilaka. Ketakutan terbesar pada pertaruhan nasib hidup rakyat yang lebih banyak dan serius jika UU ini diberlakukan.

Ketakutan itu pada dasarnya berpangkal pada konsekuensi liberalisasi kehidupan ekonomi, yakni RI diandaikan bisa menjadi pasar yang lebih menarik bagi para investor dan pelaku ekonomi. Hanya saja, regulasi yang memberi insentif lebih besar kepada kalangan pemilik modal dengan perusahaan-perusahaan multinasional mereka diyakini mengorbankan kepentingan buruh, pelaku ekonomi lokal dst.

Di sisi lain, perdebatan yang pada dasarnya klasik ini, menyangkut soal proteksi. Sesuai semangat Pancasila dan konstitusi, misalnya, penyelenggara pemerintahan wajib melindungi dan memastikan hak rakyat banyak sehingga bisa hidup sejahtera di tanah air mereka.

Kehadiran modal, perusahaan, tenaga kerja, dan barang-barang asing pada dasarnya dilihat sebagai ancaman di tengah ketidaksiapan institusional pemerintahan dan sebagian besar rakyat Indonesia.

Dalam situasi ini, inti persoalan ialah pada pemaknaan kehadiran negara. Bagi para pendukung RUU CLK, penataan ulang aspek birokrasi dan legal-formal yang rumit, bertele-tele, dan tidak efektif-efisien ialah prasyarat mutlak perbaikan kualitas kehidupan bangsa dan negara secara keseluruhan. Sementara itu, bagi para penolak RUU, situasi saat ini, meskipun dikatakan bukan yang ideal, diandaikan masih lebih baik daripada dilakukan liberalisasi.

Transformasi pendidikan

Seperti aspek-aspek lainnya, perdebatan publik mengenai RUU CLK terkait dengan pendidikan harus dilihat sebagai momentum dan upaya politik yang baik. Misalnya, menjahit layar di tengah angin yang mulai bertiup kencang, ini merupakan usaha yang harus dilakukan. Itu karena tanpa keberanian melakukan perubahan, makin berkurang waktu menghadapi badai masa depan yang diandaikan lebih sulit.

Ketertinggalan pendidikan RI, yang masih bercokol di peringkat bawah dalam berbagai riset lembaga dunia, seperti PISA-OECD dan TIMMS, karena keengganan beranjak dari status quo. Kebijakan-kebijakan pendidikan bersifat tambal-sulam, reaktif, dan tidak mendasar. Perubahan kurikulum, misalnya, yang dianggap sebagai milestone transformasi pendidikan lebih soal ganti bungkus untuk barang sama.

Bagian RUU CLK terkait pendidikan, dengan aspek pembebasan yang dibawanya, ialah terobosan yang pada dasarnya pil pahit kalangan yang menikmati status quo itu. Jika penolakan diasumsikan terkait dengan hajat hidup atau kesiapan masyarakat banyak, tak ada juga survei atau riset-riset sahih yang mendukung RUU CLK pilihan lebih buruk.

Ada baiknya kita kini betul-betul belajar dari negara lain. Salah satunya dari pergumulan akademis dan sosial yang terjadi di Finlandia dalam pengembangan pendidikan. Namun, ini tidak boleh dilakukan pada tataran superfisial, rupa-rupa yang bergerak di permukaan, seperti yang kini sedang laris di dunia pendidikan kita.

Perkembangan pendidikan di Finlandia tak lepas dari pergumulan atau dialektika terus-menerus di antara mereka yang mendukung teknokratisme dengan para pendukung tradisi liberal-arts.

Bagi kalangan teknokratis, suatu mazhab pendidikan yang sering dikatakan bersifat Amerika-sentris, pendidikan harus terencana, terstandar, dan mengikuti kurva lonceng. Kemajuan pendidikan diukur secara kuantitatif, baik tingkat siswa, sekolah, maupun negara. Keberhasilan pendidikan diyakini bisa dicapai dengan rekayasa perilaku.

Sementara itu, bagi mereka yang berhaluan liberal-arts, filosofi yang berakar tradisi Eropa-kontinental, pendidikan adalah proses manusiawi yang seharusnya tetap manusiawi. Anak-anak yang belajar dalam sistem persekolahan tak semestinya dibebani target-target berdasar kehendak pembisik dan pembuat kurikulum.

Manusia pada dasarnya unik, belajar secara unik, dan berkembang sesuai dengan keunikan itu. Keterampilan sosial dan hidup berkembang sesuai minat dan bakat, yang mana tugas fasilitator atau lembaga pendidikan ialah memfasilitasi tumbuh kembang itu secara wajar.

Jika hanya berpatokan mazhab yang pertama, bisa jadi Finlandia tidak berkembang sebagai negara yang bertumpu pada sektor manufaktur dan jasa. Adanya kemerdekaan berkehendak, berekspresi, dan melakukan penilaian diri secara jujur dan mendalam, yang dijunjung tinggi mazhab liberal-arts, yang menyebabkan kreativitas atau inventiveness menjadi modal utama mereka maju di tengah keterbatasan SDA.

Ketika dalam dasawarsa ini kita termasuk yang dibuat terkaget-kaget dengan kemajuan pendidikan Finlandia dan tiba-tiba saja banyak yang menyatakan harus belajar dari negara ini, lagi-lagi kita seperti lupa bahwa itu bukan perkara simsalabim. Finlandia memerlukan puluhan tahun untuk membangun sistem pendidikan mereka. Di atas perkara waktu, terdapat sistem sosiopolitik yang sangat mendukung terjadinya dialektika pemikiran dan praktik pendidikan seperti dijelaskan di atas.

Sebagai contoh, sehubungan dengan konsep inklusi, yakni pendidikan terbuka dan difasilitasi untuk semua anak dan kalangan sosial, Finlandia telah sejak awal abad ke-20 menganut prinsip sosial-politik yang inklusif. Di saat itu, negara besar seperti AS atau banyak negara lain masih terpecah belah oleh isu rasial dan gender, Finlandia sudah memberi perempuan hak untuk memilih.

Contoh lain, yang lebih praktikal, ketika kita terheran-heran dengan praktik-praktik yang tidak lazim. Misalnya, waktu libur yang lebih panjang atau kuantitas beban PR yang lebih sedikit di sekolah-sekolah di Finlandia. Banyak kalangan pendidikan yang seperti alpa untuk melihat bahwa itu berakar pada pencermatan mendalam mengenai tumbuh kembang manusia. Kedua tradisi itu bersumber deliberasi pendidikan yang tak kunjung usai di kalangan para pendidik di sana.

Ketika kini ada momentum politik, yakni terbuka peluang untuk melakukan transformasi pendidikan yang fundamental, tak perlu ada ketakutan berlebihan. Tetap bersandar pada pemanfaatan proteksi berlebihan negara yang dalam puluhan tahun telah meninabobokkan dunia pendidikan RI ialah pilihan yang lebih buruk di tengah gelombang pasang industrialisasi pendidikan.

Ini ialah saat semua kalangan yang peduli pendidikan bolak-balik menggunakan berbagai kacamata untuk melihat situasi dan kondisi. Secara jujur belajar serta bersuara sesuai akal dan nurani terbaik mereka. Kita sudah telanjur tercampak di tengah laut lepas. Satu-satunya pilihan ialah berani mengarunginya dengan segenap daya ketimbang tetap bermimpi tentang kejayaan masa lampau yang tak mengantarkan kita ke mana-mana.

BERITA TERKAIT