11 March 2020, 21:21 WIB

Transparansi Kunci Pilkada Berkualitas


Putra Ananda | Politik dan Hukum

TRANSPARANSI merupakan salah satu indikator utama penentu ualitas pelaksanaan pemilu. Dalam konteks pilkada, Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib menjamin transparansi keterbukaan informasi dalam pelaksanaan pilkada serentak yang akan berlangsung pada 23 September 2020.

Sadar akan hal tersebut, Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan, dalam pilkada serentak 2020 KPU akan memaksimalkan kemajuan teknologi informasi untuk menunjang proses pilkada yang semakin transparan. Bekerja sama dengan tim dari Institut Teknologi Bandung (ITB) KPU saat ini sedang menyiapkan mekanisme e-rekap yang rencananya akan diterapkan di beberapa daerah pelaksana pilkada serentak 2020.

"Kami sudah lakukan banyak tahapan sebetulnya mulai diskusi faktor hukumnya, kemudian berbagai opsi teknologinya, termasuk kami juga sudah lakukan simulasinya," ujar Arief saat menghadiri acara diskusi tentang pilkada serentak denga tema 'menjaring pemimpin daerah, koalisi dan jalan politik 2024' yang diinisiasi oleh News Research Center (NRC), di Kantor Metro TV, Jakarta, Rabu (11/3).

Arief melanjutkan, untuk bisa segera mengimplementasikan sistem e-rekap saat ini KPU juga tengah menyiapkan regulasi penggunaan e-rekap ke dalam Peraturan KPU (PKPU). Dalam waktu dekat, PKPU yang mengatur tentang penggunaan e-rekap akan dibawa dalam rapat konsultasi bersama dengan pemerintah dan DPR.

"Apabila bisa pembahasannya semua bisa menerima ide yang dipilih oleh KPU tentu ini akan mendukung proses percepatan implementasi aplikasi tersebut," tuturnya.

Arief menjelaskan sistem e-rekap akan mampu memangkas proses penghitungan suara menjadi lebih cepat. Targetnya, dalam waktu 5 hari KPU sudah bisa mengumumkan hasil pelaksanaan pilkada provinsi. Sementara untuk pilkada kabupaten atau kota Arief menuturkan hasilnya bisa diketahui lebih cepat.

"Target kami paling lama 5 hari sudah bisa ditetapkan hasilnya," tuturnya.

Selain memangkas waktu, Arief menuturkan e-rekap juga akan meminimalisir biaya yang sebelumnya digunakan KPU saat melakukan tahapan rekapitulasi penghitungan suara. Sistem e-rekap juga akan meminimalisir potensi konflik pelaksanaan pilkada. Mengenai daerah mana saja dari 270 peserta pilkada serentak 2020 yang akan menerapkan sistem e-rekap, Arief menjelaskan saat ini KPU masih membahas hal tersebut.

"Kita belum putuskan walaupun kita sudah buat beberapa kriterianya mengarah ke daerah mana tapi kita blum putuskan itu," tuturnya.

Terkait kesiapan pelaksanaan pilkada serentak, Arief menjelaskan bahwa semua daerah sudah siap untuk melaksanakan tahapan pilkada. Arief memastikan, regulasi sudah selesai dilakukan KPU. Sumber daya manusia di 270 kabupaten/kota yang menggelar pilkada juga dipastikan tidak ada masalah. Begitupun dengan anggaran.

"Saya percaya penyelenggaran pilkada 2020 bukan penyelengaraan pilkada pertama bagi teman-teman di daerah. Kebanyakan dari teman-teman di daerah itu juga bukan orang baru dalam proses penyelenggara pilkada. Mereka punya pengalaman cukup untuk bisa menangani problem-problem yang mungkin muncul di masing-masing daerah," paparynya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPR Komisi 1 dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya menyebut hingga saat ini NasDem sudah mengeluarkan 110 dari 270 rekomendasi dukungan calon kepala daerah. Willy menyebut para calon kepala daerah tersebut akan menjadi aktor utama dalam pelaksanaan pilkada serentak.

"Aktor utama dalam pilkada itu kandidat. Partai hanya berikan tiket saja," pungkasnya. (OL-8)

BERITA TERKAIT