11 March 2020, 20:05 WIB

RUU Cipta Kerja Jangan Sampai Anak Tirikan Pekerja


Irvan Sihombing | Ekonomi

RUU Cipta Kerja menunjukkan semangat kuat untuk menyelaraskan kepentingan investor dan pekerja. Kepentingan investor dan pekerja secara seimbang diakomodasi dalam RUU Omnibus Law yang sedang hangat dibicarakan.   

Demikian benang merah pemikiran yang disampaikan Dosen Ekonomi dan Keuangan FEBI UIN Bandung Setia Mulyawan dalam diskusi dengan judul RUU OBL: Masa Depan Pendidikan dan Dunia Kerja di Jl Juanda 92, Dago, Bandung, Rabu (11/3/2020).

Baca juga: Menimbang Usulan Omnibus Law

Dalam paparannya, Mulyawan menjelaskan investor pasti berkepentingan terhadap regulasi yang memudahkan dan cepat, biaya murah untuk berbagai urusan seperti perizinan, tenaga kerja dan lainnya. "Kepentingan lainnya adalah jaminan keamanan investasi, juga keberlangsungan usaha terjaga," kata Mulyawan.

Selain Mulyawan, diskusi ini juga menghadirkan Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan dan Guru Besar Politik dan Hukum UIN Bandung Izan Fautanu.

Mulyawan menambahkan, pekerja juga memiliki kepentingan yang harus dilindungi antara lain upah yang sesuai atau lebih baik dari standar hidup layak, dan jaminan keberlangsungan bekerja.

"Pekerja juga butuh ketenangan, kenyamanan bekerja dan penghargaan atas masa kerja. Tentu masih ada kepentingan-kepentingan lain, tapi secara umum jika ini tercukupi ya iklim usaha secara umum akan kondusif," tutur dia.

Baca juga: Omnibus Law akan Buat Iklim Investasi Semakin Baik

Kedua kepentingan itu, lanjut dia, coba dipertemukan dalam RUU Ciptaker. "Karena dilihat dari klaster draft-nya, RUU Ciptaker memang mengakomodasi dua kepentingan ini. Meskipun dalam beberapa poin, wajar saja bila dikritisi dengan semangat memperbaiki," lanjutnya.

Tak kalah penting, kata Mulyawan, adalah semangat RUU Omnibus Law dalam mengatasi masalah pengangguran. RUU ini memang diharapkan mendorong dengan cepat penambahan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, lapangan kerja yang sudah ada juga tidak berpindah ke negara lain yang lebih kompetitif.

"Ini kan catatan penting yang selama ini banyak dibicarakan. Sudah ada lapangan kerja, terus pindah ke negara tetangga karena kita kalah kompetitif," sebutnya.

Mengutip data Kemenko Perekonomian RI tahun 2020, pengangguran saat ini mencapai 7,05 juta dan angkatan kerja mencapai 2,24 juta. Sementara masyarakat dalam kategori setengah penganggur sebanyak 8,14 juta, dan pekerja paruh waktu 28,41.

"’Jadi total 45,84 juta atau 34, 4% angkatan kerja bekerja tidak penuh. Bayangkan jika ditambah jumlah penduduk yang bekerja pada sektor informal sebanyak 70,49 juta orang atau 55,72% dari total penduduk yang bekerja. Ini jumlah yang memang harus dipastikan solusinya," lanjutnya.

Baca juga: Demo di DPR RI, Ini 6 Alasan KSPI Tolak Omnibus Law

Di sinilah peran strategis RUU Ciptaker, yakni memberikan peluang penyerapan tenaga kerja lebih banyak. (RO/A-3)

BERITA TERKAIT