11 March 2020, 15:21 WIB

Fraksi PSI Minta Penghapusan 3 Pos Retribusi


Putri Anisa Yuliani | Megapolitan

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI meminta penghapusan tiga pos retribusi, yakni retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan pendidikan, dan retribusi alat pemadam kebakaran.

Hal tersebut diungkap pada Pandangan Umum Fraksi Partai Solidaritas Indonesia terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah No 3 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah No 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah.

Dalam penjelasannya, anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah dari Fraksi PSI Viani Limardi mengusulkan retribusi pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan untuk dihapus. Menurut Viani, pertimbangannya adalah karena retribusi tersebut memiliki nilai realisasi yang rendah dan tidak sebanding dengan biaya pemungutannya, yakni sekitar Rp242 juta untuk retribusi pelayanan kesehatan dan Rp182 juta untuk retribusi pelayanan pendidikan.

“Kami menilai pelayanan kesehatan dan pendidikan merupakan hak dasar warga yang menjadi kewajiban pemerintah untuk dipenuhi,” papar Viani di rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (11/3).

Selain itu, Fraksi PSI juga menilai retribusi alat pemadam kebakaran kontraproduktif karena tidak memenuhi asas keadilan dan memicu ekonomi biaya tinggi.

“Bagaimana mungkin pengelola bangunan yang sudah bersusah payah menyiapkan alat pemadam kebakaran malah dikenakan retribusi,” jelas Viani.

Hal ini mengakibatkan pengelola bangunan enggan memeriksa seluruh alat kebakaran yang mereka miliki untuk menghindari retribusi. Sebaliknya, pengelola dan pemilik bangunan yang tidak menyediakan alat pemadam justru tidak dikenakan retribusi.

“Dampak dari retribusi ini pendataan dan pemeriksaan alat-alat pemadam kebakaran di gedung/bangunan menjadi tidak optimal. Ini menjadi perhatian kami karena terdapat sekitar 1600 kasus kebakaran per tahun di Jakarta,” jelasnya.

Penghapusan retribusi alat pemadam kebakaran akan menghilangkan hambatan sekaligus mendorong peningkatan permohonan rekomendasi pengujian alat pemadam kebakaran di Jakarta.

Menurut Viani, dari sisi penerimaan, penghapusan ini relatif tidak berdampak terhadap pendapatan daerah karena nilainya relatif kecil, yakni sekitar Rp 1,4 miliar. "Sebaliknya manfaat penghapusan retribusi ini akan sangat besar bagi warga Jakarta secara keseluruhan," tandasnya. (OL-14)

BERITA TERKAIT