11 March 2020, 13:08 WIB

Kelompok Disabilitas Intelektual Rawan Dilecehkan


Tosiani | Nusantara

KAUM disabilitas intelektual amat rentan mengalami pelecehan seksual. Kebanyakan yang menjadi korban adalah perempuan disabilitas yang masih dalam usia produktif. Sedangkan pelakunya adalah orang dekat. Namun demikian, amat susah membawa kasus tersebut ke ranah hukum lantaran ketiadaan Undang-Undang (UU) terkait kejahatan pada disabilitas. UU khusus ini amat diperlukan untuk menangkal pelecehan seksual pada disabilitas intelektual.

Plt Kepala Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual (BBRSPDI) Kartini Temanggung, Langgeng Setiawan, menyampaikan hal itu di Temanggung, Rabu (11/3). Sejauh ini BBRSPDI telah membentuk program respons kasus untuk melindungi dan mendampingi kaum disabilitas intelektual yang menjadi korban pelecehan seksual, berhadapan dengan hukum dan disabilitas yang terlantar.

"Respons kasus pada kami untuk melakukan perlindungan dan pendampingan disabilitas yang mengalami pelecehan seksual. Berhadapan dengan hukum, dan terlantar. Paling banyak kasus terjadi adalah pelecehan seksual. Respons kasus yang kami lakukan sudah ke luar Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan Yogyakarta," ujar Langgeng.

Ia menyebutkan, selama 2019 terdata ada 30 kasus yang ditangani oleh bidang resposn kasus BBRSPDI Kartini. Dari 30 kasus tersebut 20 di antaranya merupakan kasus pelecehan seksual, dengan delapan di antaranya membuat korban disabilitas intelektual mengalami kehamilan. Sisanya ada yang terlantar dan bermasalah dengan hukum.

"Dari 20 kasus itu, hanya sekitar lima hingga enam kasus yang sampai ke proses hukum. Lainnya sukar terungkap karena berbagai faktor, seperti amat minimnya saksi dan ketidakmampuan disabilitas untuk berkomunikasi dan melapor," terangnya.

Adapun untuk tahun ini, menurut Langgeng, pihaknya telah menangani beberapa kasus yang kebanyakan pelecehan seksual. Antara lain satu kasus disabilitas terlantar di Cilacap, tiga kasus di Kendal dan satu di antaranya berupa pelecehan seksual. Lainnya empat kasus pelecehan seksual di Kediri, Jawa Timur, dan satu aduan kasus pelecehan seksual dari Banyumas yang belum sempat tertangani.

"Kebanyakan pelaku pelecehan seksual pada disabilitas adalah orang dekat korban. Ada yang pelakunya adalah ayah kandung, saudara dekat, tetangga. Dan ada pula yang pelakunya adalah aparat desa," tambah Penanggung Jawab Bidang Advokasi, Respon Kasus BBRSPDI Temanggung, Suratinah.

Suratinah menyontohkan kasus yang pernah ditanganinya pada 2019 di Temanggung. Seorang penyandang disabilitas berusia 17 tahun dihamili oleh ayah kandungnya sendiri. Hal itu terjadi setelah ibunya meninggal.

baca juga: Kelompok Disabilitas Intelektual Rawan Dilecehkan

"Saat ini ayah korban telah ditahan, adik korban dibawa ke panti asuhan karena bukan disabilitas. Sedangkan korban telah melahirkan dan anaknya diadopsi oleh salah seorang keluarganya. Korban juga kita beri pelatihan membuat telur asin untuk bekal ketrampilannya," kata Suratinah seraya memberikan sejumlah contoh serupa.

"Selama ini disabilitas intelektual amat rawan dilecehkan karena tidak bisa mengadu dan komunikasi kurang lancar. Belum ada Undang-Undang khusus untuk pelaku dan korban kejahatan yang berkaitan dengan disabilitas. Tidak adanya bukti dan saksi, perlindungan masyarakat kurang, juga karena disabilitas intelektual kerap dianggap gila sehingga kasus susah terungkap," pungkasnya. (OL-3)

 

 

BERITA TERKAIT