11 March 2020, 12:28 WIB

Positif Korona Terus Bertambah, DPR: Segera Bentuk Satgas


Putri Rosmalia Octaviyani | Humaniora

WARGA Negara Indonesia (WNI) yang dinyatakan positif virus korona (COVID-19), semakin bertambah. Lebih memprihatinkan ketika ditemukan pasien positif korona yang terpapar penularan lokal.

"Karena itu, tidak bisa ditunda lagi, kondisi darurat ini membutuhkan gerak cepat dari pemerintah yang terukur, terkoordinasi dan sesuai standar protokol WHO (Organisasi Kesehatan Dunia)," ujar Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam keterangan resmi, Rabu (11/3).

Sejak wabah virus korona merebak, jajaran legislatif berulang kali mengingatkan pemerintah agar membentuk tim nasional penanganan wabah korona, yang bersifat terpusat. Dengan begitu, penanganan virus dari Tiongkok itu lebih terkoordinasi, terpadu dan terintegrasi.

Baca juga: Bertambah 8, Kasus Positif Virus Korona di Indonesia Jadi 27

"Dalam operasionalnya, tim nasional ini dapat berbentuk Satuan Gugus Tugas yang bersifat lintas kementerian dan lintas daerah, sehingga upaya penangannnya terukur dan memenuhi protokol standar WHO," tukas Puan.

Namun, gerak cepat dan kesigapan penanganan dampak penyebaran virus korona harus dilakukan secara cermat, tanpa menimbulkan kepanikan masyarakat. DPR pun mendesak proses screening dan pengambilan sampel warga yang terindikasi gejala virus korona harus diperbanyak. Tujuannya, meminimalkan kebocoran data warga yang terjangkit COVID-19. Upaya itu juga harus diikuti langkah isolasi terhadap pasien positif korona.

"Pemerintah harus segera bekerja sama dengan komunitas internasional dalam upaya mengatasi wabah korona. Termasuk mengadopsi pengalaman negara lain yang berhasil meredam wabah korona tanpa korban jiwa," imbuhnya.

Baca juga: Ini Gejala Harian Virus Korona, Kapan Perlu ke Dokter?

Puan juga meminta anggota DPR yang reses untuk aktif membantu mencegah penyebaran korona di daerah pemilihan (dapil). Anggota DPR dan timnya diharapkan aktif memantau, mendata, lalu melaporkan warga yang terindikasi gejala virus korona kepada petugas kesehatan.

"Rumah aspirasi serta posko anggota DPR di dapil masing-masing bisa diaktifkan sebagai posko pemantauan, sekaligus posko sosialisasi pencegahan wabah virus korona," jelas Puan.

DPR RI melalui komisi terkait, lanjut dia, segera merumuskan langkah pencegahan dan penindakan wabah korona bersama kementerian terkait. Legislatif juga akan mengoptimalkan fungsi pengawasan agar langkah pemerintah dalam mengatasi wabah korona berjalan efektif, maksimal dan terkoordinasi. Serta, memenuhi protokol pencegahan dan penindakan sesuai standar WHO.(OL-11)

 

 

BERITA TERKAIT