11 March 2020, 09:15 WIB

KPK Persilahkan Masyarakat Gugat Posisi Nurul Ghufron ke PTUN


Candra Yuri Nuralam | Politik dan Hukum

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membebaskan Tim Advokasi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) menggugat Wakil Ketua KPK Nurul Gufron ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). KPK tidak bisa mengomentari hak melapor masyarakat.

"KPK menghormati langkah hukum oleh siapa pun terkait rencana gugatan ke PTUN tersebut sepanjang memang memiliki legal standing dari pemohon tentunya," kata Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (10/3).

Ali mengatakan Ghufron dipilih setelah menjalani tes yang ketat. Tentunya, lanjut dia, terpilihnya Ghufron untuk memimpin KPK sudah berdasarkan penimbangan dari Panitia Seleksi (Pansel) Calon pimpinan KPK dan anggota DPR saat itu.

Ghufron juga dinilai sudah memenuhi syarat berdasarkan Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang saat itu masih berlaku. Ghufron dinilai sah memimpin KPK.

"Nurul Ghufron selaku sebagai salah satu pimpinan KPK periode 2019-2023 tentunya telah selesai dan sesuai dengan ketentuan undang-undang," ujar Ali.

Baca juga: Kejagung Pelajari Vonis Bebas Karen untuk Tentukan Langkah Hukum

Selain itu, Ali mengatakan pengangkatan Ghufron juga disahkan dengan surat keputusan presiden. Dalam surat itu juga disebutkan adanya fatwa Mahkamah Agung terkait jabatan Ghufron di KPK.

"Saya kira sudah sangat jelas di situ bahwa kemudian pengangkatan dari Pak Nurul ghufron tentunya sudah sah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada baik melalui proses di pansel ketika sampai kemudian di surat keterangan presiden yang bisa dicantumkan fatwa dari Mahkamah Agung," tutur Ali.

Sejumlah pegiat antikorupsi yang tergabung dalam Tim Advokasi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) berencana melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menyoal Keputusan Presiden (Keppres) tentang pelantikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron. Mereka mempermasalahkan umur Ghufron yang baru 45 tahun saat dilantik.

Mereka berpendapat pelantikan Nurul Ghufron bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atau UU KPK hasil revisi. Dalam undang-undang itu seharusnya pimpinan KPK berusia minimal 50 tahun. (OL-1)

BERITA TERKAIT