11 March 2020, 08:20 WIB

Omnibus Law Percepat Pembangunan


Indriyani Astuti | Politik dan Hukum

KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menerima pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) periode 2020-2025, di Kantor DPP NasDem, Gondangdia, Jakarta, kemarin.

Topik yang menjadi pembahasan dalam pertemuan itu, antara lain soal RUU omnibus law, Undang-Undang No 7/2017 tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

"Tujuan kunjungan ini untuk  saling bersilaturahim dan membahas sejumlah hal terkait partai politik, salah satunya UU No 7/2017 tentang Pemilihan Umum," ujar Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan.

Dalam pertemuan itu hadir pula Majelis Penasihat Partai Soetrisno Bachir, Ketua Majelis Penasihat Partai (MPP) PAN Hatta Rajasa, Wakil Ketua Umum Asman Abnur, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Suparno, pimpinan DPP PAN Viva Yoga Mauladi, dan Yandri Susanto.

Menurut Zulkifli, pertemuan tersebut dalam suasana kebatinan hangat, saling menyapa membicarakan masalah-masalah yang tidak terbatas pada hubungan formal dari institusi kedua partai. Pertemuan diselang-selingi juga dengan semangat kekeluargaan.

Terkait omnibus law, Surya Paloh menilai pemerintah bertujuan baik, di antaranya mempercepat pembangunan di Indonesia.

"Ini merupakan upaya yang amat sangat diharapkan bisa mempercepat progres pembangunan nasional," tegasnya.

Salah satu kendala pembangunan yang terjadi selama ini, tambah Surya, karena banyaknya aturan yang berlaku di negara ini dan saling tumpang tindih. Sebab itulah, Pendiri Yayasan Sukma Bangsa itu sangat mendukung inisiatif yang dilakukan  Presiden Joko Widodo tersebut.

Hal senada juga disampaikan Zulkifli. Menurutnya, omnibus law mampu memotong birokrasi yang berbelit.

"Saya pernah studi banding di suatu negara. Di sana dipotong rantai birokrasi yang panjang. Jadi orang boleh usaha duluan, ngurus izin belakangan. Jadi dipotong aturan-aturan, sehingga bisa cepat investasi," jelasnya.

Sementara itu, dalam menanggapi adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi tentang keserentakan pemilu yang diatur dalam Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 ayat (7) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Zulkifli menuturkan, PAN sejak awal tidak sepakat adanya pemilu serentak, tetapi karena adanya keputusan MK, tidak ada lagi peluang untuk menolak.

Dalam menanggapi usulan soal peningkatan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dari 4% menjadi 7%, Zulkifli menyampaikan, partainya tidak masalah. Asalkan kenaikannya harus bertahap mempertimbangkan adanya partai-partai baru. Sebabnya, demokrasi di Indonesia menganut sistem multipartai.

"Jangan lupa Indonesia kebersamaan bukan soal menang-menangan. Ini kebersamaan, Bung Karno mengatakan kecil dan besar harus bersama-sama. Partai-Partai baru perlu bertahap dulu, 3%, kemudian naik 4% sekarang," tukas Zulkifli. (Ind/Atm/X-7)                    

BERITA TERKAIT