11 March 2020, 07:40 WIB

Pemerintah, BPJS Diminta Hitung Ulang Anggaran


Putra Ananda | Ekonomi

WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menghitung kembali anggaran BPJS yang dinilai defisit. Permintaan yang sama diajukan juga kepada BPJS dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Ya memang defisitnya nanti harus dihitung ulang oleh Kemenkeu. Kemudian kepada pihak BPJS akan kami minta agar dihitung ulang lagi karena sebenarnya defisit itu bisa dikurangi," tutur Sufmi, kemarin.

Sufmi menegaskan hal itu saat menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran BPJS.

Dalam putusannya, MA menilai Pasal 34 ayat (1) dan (2) yang ada dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan bertentangan dengan sejumlah ketentuan di atasnya, seperti UUD 1945, UU 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal tersebut menjelaskan tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100%.

Pemerintah menyatakan masih mencari opsi atas pembatalan kenaikan iuran peserta BPJS melalui putusan MA. "Ya kita pelajari. Kita berharap masyarakat tahu ini konsekuensinya besar terhadap JKN," jelas Menkeu Sri Mulyani, kemarin.

Menurutnya, BPJS Kesehatan masuk program JKN besutan pemerintah. Sri Mulyani mengatakan, pemerintah pasti akan menggunakan cara yang tepat untuk mengamankan keberlanjutan JKN. Namun, ia enggan berkomentar dampak pembatalan penaikan tarif iuran itu pada APBN 2020.

Kementerian Kesehatan pun menyatakan belum memastikan kemungkinan penyesuaian layanan BPJS Kesehatan pascapembatalan kenaikan iuran BPJS. Kepala Pusat Pemberdayaan dan Jaminan Kesehatan Kemenkes Kalsum Komaryani menyatakan, nantinya, pembahasan mengenai penyesuaian layanan akan dilakukan bersama BPJS Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang PMK, dan Kementerian Keuangan.

 

Defisit APBN

Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet berpendapat terkuras atau tidaknya APBN terkait pembatalan penaikan tarif iuran peserta BPJS Kesehatan oleh MA bergantung pada pengelolaan lembaga jaminan sosial ke depan.

Menurut dia, penyertaan modal yang diberikan negara pada BPJS Kesehatan terhitung kecil hanya 1,9% dibanding total investasi pemerintah lainnya. Hal itu dinilai tidak akan memberi dampak terlalu besar pada kinerja APBN. Persoalan dari pembatalan penaikan tarif iuran itu ialah defisit pada 2020.

Dok. CORE Indonesia

Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet.

 

"Jika defisit anggaran ini tidak diantisipasi, tentu akan berdampak sedikit banyak pada APBN. Salah satu permasalahannya yaitu tidak disiplinnya para peserta BPJS dalam membayar iuran BPJS," tutur Yusuf, kemarin.

Politikus PKS Hidayat Nur Wahid menilai pembatalan penaikan iuran BPJS oleh MA merupakan tamparan bagi pemerintah.

"Iuran BPJS memang sebetulnya tidak harus naik sesuai saran Komisi IX DPR kepada Kemenkeu dan Kemenkes," ujar Hidayat.

Adapun Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah, menjelaskan, keputusan MA membatalkan penaikan iuran BPJS karena objek hukum tersebut tidak memenuhi rasa keadilan.

"Artinya tidak mempertimbangkan dahulu kemampuan dan beban hidup layak yang harus ditanggung masyarakat," tegas Abdullah. (Ata/Mir/Van/X-6)

BERITA TERKAIT