11 March 2020, 06:10 WIB

Implikasi Batalnya Kenaikan Iuran JKN Peserta Mandiri


Ferdinandus S Nggao Kepala Kajian Kebijakan Sosial Lembaga Management FEB UI | Opini

MAHKAMAH Agung (MA) baru saja mengeluarkan keputusan yang berimplikasi pada pembatalan kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). MA mengabulkan sebagian uji materi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) No 75/2019 tentang Jaminan Kesehatan yang diajukan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI).

Dalam keputusannya, Pasal 34 ayat (1) dan (2) menyatakan, 'tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat'. Pasal ini yang mengatur kenaikan iuran bagi peserta bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (PB), dua kelompok yang disebut peserta mandiri. Dalam bahasa awam, keputusan ini berarti bahwa kenaikan iuran peserta mandiri dibatalkan.

Keputusan ini tentu menjadi berita gembira bagi masyarakat dan jalan yang ditempuh kelompok KPCDI perlu diapresiasi karena memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam koridor konstitusi. Walaupun demikian, keputusan MA ini sebaiknya tidak dipahami dalam konteks kalah menang. Itu karena keputusan ini diambil untuk kemaslahatan bersama sebuah bangsa.

Di samping itu, pembatalan ini juga tidak ditafsirkan bahwa iuran tidak boleh dinaikkan, apalagi kalau menyimpulkan bahwa negara tidak berhak menaikkan iuran. Pengenaan iuran dan kenaikannya merupakan konsekuensi logis dari penyelenggaraan JKN dengan prinsip asuransi sosial.

Pembatalan ini lebih karena pertimbangan kepentingan masyarakat karena tingkat kenaikan yang sangat tinggi karena peserta mandiri membayar iuran dari kantongnya sendiri.

Hal itu dapat dilihat dari Pasal 17 ayat (3) UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagai salah satu pertimbangannya. Ayat ini menyatakan bahwa besarnya iuran ditetapkan secara berkala sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan kebutuhan dasar hidup yang layak.

Keputusan MA ini tentu saja perlu dilihat implikasinya pada BPJS Kesehatan (BPJSK), pemerintah, dan masyarakat.

Implikasi finansial

Implikasi pada BPJSK tentu pada kondisi keuangannya karena lahirnya Perpres No 75/2019 bertujuan mengatasi kondisi defisit BPJSK yang terus meningkat. Kalau melihat datanya, dampak finansialnya relatif tidak begitu besar. Dampaknya tidak dikategorikan sebagai suatu yang sangat luar biasa.

Sebagaimana disampaikan tadi, MA hanya membatalkan kenaikan iuran bagi peserta mandiri. MA tidak membatalkan perpresnya sehingga pasal lain di luar Pasal 34 masih berlaku.

Itu berarti kenikan iuran bagi peserta penerima bantuan iuran (PBI) dan pekerja penerima upah (PPU) tetap berlaku, tidak dibatalkan. Dengan demikian, tambahan pendapatan BPJSK dari kenaikan iuran kedua kelompok ini tetap ada.

Dari sisi jumlah peserta per 31 Januari 2020, porsi kedua kelompok yang tidak dibatalkan kenaikan iurannya ini sangat besar. Jumlah PBI tercatat 134.128.567 orang atau 60,08% dari total peserta sebanyak 223.238.892 orang dan PPU sebanyak 53.778.274 orang atau 24,09%. Sementara itu, peserta mandiri hanya 15,83%, yaitu 35.332.051 orang.

Total peserta yang kenaikan iurannya tetap berlaku mencapai 84,17%. Dari sisi jumlah ini, sudah tergambar bahwa efek tekanan pada kondisi finansial BPSJK atas pembatalan kenaikan iuran ini relatif tidak begitu besar.

Kalau dihitung, kenaikan iuran PBI dengan jumlah peserta yang sangat besar memiliki dampak yang sangat besar pada penyehatan finansial BPJSK. Mengacu pada jumlah PBI, dengan kenaikan iuran Rp19 ribu per peserta, terdapat tambahan pendapatan BPJSK sebesar Rp2,5 triliun per bulan atau Rp30,5 triliun per tahun. Itu merupakan fixed income karena pemerintah tidak mungkin tidak membayarnya.

Dengan gambaran implikasi finansial seperti ini, pembatalan kenaikan iuran ini tentu tidak bisa dijadikan alasan untuk menurunkan pelayanan pada masyarakat. Upaya BPJSK untuk terus meningkatkan pelayanan tetap harus dilakukan. BPJSK juga perlu meningkatkan efisiensi biaya.

Di samping itu, ada hal yang perlu diantisipasi BPJSK. Pertama, perlakuan terhadap iuran peserta mandiri yang sudah dibayar dengan tarif baru, apakah dikembalikan atau diakumulasi pada pembayaran berikutnya.

Kedua, migrasi peserta. Ada kemungkinan peserta yang turun kelas bisa kembali ke posisi awal, bahkan bisa saja peserta yang tadinya mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai peserta PBI bisa menjadi peserta mandiri.

Beban pemerintah

Pembatalan kenaikan iuran peserta mandiri tentu saja menambah beban pemerintah. Kendati dampak terhadap kondisi finansial BPJSK tidak teramat besar, tetap saja pembatalan kenaikan ini berkontribusi pada peningkatan defisit. Pemerintah tidak hanya menanggung kenaikan PBI dan PPU pemerintah, tetapi juga mencari jalan mengatasi defisit BPJSK.

Kita tentu tidak mengharapkan pemerintah mengambil langkah dengan mengurangi cakupan layanan karena justru menimbulkan masalah lain. Pemerintah diharapkan menutup defisit dengan mencari pendanaan alternatif.

Pembatalan kenaikan ini sebetulnya digunakan pemerintah sebagai argumen untuk mengambil langkah, baik yang sifatnya jangka pendek maupun jangka panjang. Langkah jangka pendek yang ditempuh, misalnya, efisiensi APBN dengan memotong anggaran pada pos yang dinilai tidak efektif atau merelokasi dana program bantuan sosial dan subsidi yang tidak efektif.

Sementara itu, dalam jangka panjang, pemerintah perlu memikirkan pengenaan pajak jaminan sosial khusus untuk kesehatan. Pajak ini dikenai pada produk-produk yang berisiko menimbulkan penyakit. Dari sisi ini, rencana pemerintah untuk mengenai cukai sejumlah produk berisiko pada kesehatan perlu didukung.

Di samping itu, perlu juga dipikirkan rumusan formula baku dalam menentukan kenaikan iuran seperti dalam penentuan upah minimum. Formula ini tentu harus didiskusikan terbuka sehingga ada kesepakatan bersama. Salah satu rujukan yang digunakan ialah Pasal 17 ayat (3) UU No 40/2004. Paling tidak, ke depan, polemik besaran kenaikan iuran diminimalisasi.

Pembatalan kenaikan iuran ini tidak hanya berimplikasi pada pemerintah, tetapi juga masyarakat. Batalnya kenaikan iuran peserta mandiri tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga menjadi momen yang baik untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar iuran. Selama ini tingkat kepatuhan membayar peserta mandiri tergolong rendah.

Lebih dari itu, ini juga menjadi kesempatan untuk memperluas cakupan peserta untuk mencapai universal health coverage (UHC). Targetnya ialah para calon peserta mandiri.

BERITA TERKAIT