10 March 2020, 13:23 WIB

Pembatalan Penaikan Tarif Pengaruhi Keberlanjutan BPJS


M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi

MAHKAMAH Agung (MA) telah mengabulkan uji materi Peraturan Presiden (Perpres) 75/2019 tentang Jaminan Kesehatan yang diajukan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Tony Richard Samosir pada 2 Januari 2020.

Dengan kata lain, pengabulan MA itu membatalkan kenaikan iuran BPJS per 1 Januari 2020. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah masih berpandangan pembatalan penaikan iuran BPJS Kesehatan akan mempengaruhi seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, keberlanjutan BPJS Kesehatan juga akan terpengaruh dari pembatalan penaikan iuran tersebut. "Itu kan pengaruhi sustainabilitas BPJS Kesehatan karena saat pemerintah buat Perpres itu, seluruh aspek sudah dipertimbangkan," jelas Sri Mulyani kepada wartawan di kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (10/3).

Pemerintah, lanjutnya, memahami kebijakan penaikan iuran tersebut tidak dapat memuaskan semua pihak. Akan tetapi keputusan itu diakui telah dibuat berdasarkan berbagai pertimbangan di seluruh aspek.

Pertama, ialah keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menurut Sri, bila pemohon gugatan mendasari asas kesehatan dapat dinikmati semua pihak, maka dalam kebijakan penaikan tarif iuran pemerintah juga mempertimbangkan hal itu.

"Itu supaya bagaiamana BPJS tetap beri pelayanan namun tetap memiliki keberlanjutan," jelas Ani, sapaan Sri Mulyani .

Kedua, yakni berkaitan dengan aspek keadilan. Ani menyebut, pemerintah telah menanggung beban iuran 96,8 juta penduduk miskin untuk dapat menikmati fasilitas kesehatan. Dengan begitu, mereka yang dianggap mampu secara finansial oleh pemerintah dikategorikan ke dalam 3 kelas pengguna BPJS Kesehatan.

"Ini perlu adanya ke-gotong-royong-an, ini yang perlu kita ruumuskan. Jadi kami lihatnya dari sebuah ekositsem, tidak sepenggal-sepenggal, kita lihat keseluruhan peserta dan seluruh kesehatan keuangan BPJS dan keseluruhan fasilitas kesehatan, rumah sakit, apotek, pekerja dokter medikal, semua itu ekosistem kita coba tunagkan dalam Perpres itu," jelas Ani.

"Kami akan terus mitna BPJS Kesehatan transparan, berapa dia dibayar, gajinya, punya utang, defisit, jatuh tempo sehingga semua orang mengetahui ini masalah kita bersama, bukan satu isntitusi saja," pungkasnya.

Sebelumnya disebutkan penaikkan tarif iuran merupakan cara pemerintah untuk menghindari tanggungan biaya yang kian membengkak tiap tahunnya. Pasalnya, deifisit BPJS Kesehatan terus membengkak tiap tahunnya sejak berganti dari PT Askes.

Pada 2014,  tercatat defisit sebesar Rp3,3 triliun, naik di 2015 menjadi Rp5,7 triliun, di 2016 defisit sebesar Rp9,7 triliun. Naik lagi di 2017 menjadi Rp9,75 triliun.

Kemudian pada  2018, BPJS Kesehatan mengalami defisit sebesar Rp9,1 triliun. Hingga akhir Desember 2019 nilai defisit itu melejit menjadi Rp13 triliun, besaran itu juga setelah mendapatkan suntikan dana Rp15 triliun oleh pemerintah. (Mir/OL-09)

BERITA TERKAIT