10 March 2020, 09:18 WIB

Dinas LH Harus Kritis kepada Kepala Daerah


Bay/Ant/H-1 | Humaniora

DINAS lingkungan hidup yang beroperasi di daerah diminta tetap memberikan catatan kritis terkait dengan segala persoalan lingkungan kepada para kepala daerahnya demi kebaikan bersama.

Dorongan itu dikemukakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya pada Rapat Kerja Teknis Pemulihan Lingkungan serta Pengendalian Pencemaran di Mataram, Nusa Tenggara Barat, kemarin.

"Masalah lingkungan memang semakin kompleks sehingga penyelesaiannya mesti saling berinteraksi antardinas. Karena itu, semua harus satu derap langkah yang sama," kata Menteri Siti. Ia pun mengingatkan jajaran KLHK agar punya mindset yang sama dalam mengelola masalah lingkungan, terutama pihak daerah, yang langsung bersentuhan dengan alam dan rakyat.

Karena itu, jajaran dinas lingkungan hidup juga harus melihat masalah lingkungan secara komprehensif, bukan lagi ego sektoral. "Jadi, saya ajak semua kepala dinas LH untuk proaktif. Apalagi, Indonesia amat luas dengan kekayaan alam melimpah serta menjadi perhatian dunia," tegas mantan Sekjen Kemendagri itu.

Pada kesempatan itu, ia mengutarakan pengalamannya berkiprah hampir 40 tahun menjadi birokrat sehingga memahami tugas kementerian dan birokrat yang menjadi preparasi kebijakan, juga artikulasi kepentingan politik dan stabilitas negara.

Menurut Siti, dinas LH harus menjadi simpul dan jembatan baik dinas di kabupaten dan kota juga provinsi bersama kita KLHK di Jakarta.

Presiden Joko Widodo, imbuhnya, sangat tegas dan perhatian pada lingkungan hidup. Mainstream pembangunan diantaranya sangat memperhatikan masalah lingkungan seperti bencana alam sehingga tidak ada lagi jajaran KLHK hanya memikirkan teknis pencemaran dan amdal, juga harus seluruh aspek.

Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK, Karliansyah, menambahkan melalui rakernis pihaknya berharap lahir pula para penggiat lingkungan yang mampu menjadi inspirator.

Menurutnya, kolaborasi antara kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat/NGO, pemda, swasta, dan pemerintah bersama para penggiat aktif di tingkat tapak ini telah terbukti membawa perubahan yang ditandai dengan pulihnya kualitas lingkungan hidup. Rakernis berlangsung hingga 12 Maret. (Bay/Ant/H-1)

BERITA TERKAIT