10 March 2020, 07:10 WIB

NasDem-Golkar Dorong PT 7% Nasional


Rifaldi Putra Irianto | Politik dan Hukum

KETUA Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh beserta jajaran DPP Partai NasDem bertandang ke Kantor DPP Partai Golongan Karya (Golkar) di Slipi, Jakarta Barat, kemarin.

Dalam kesempatan itu, Partai NasDem dan Golkar sepakat untuk mendorong agar parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen naik dari 4% menjadi 7%. Visi itu dapat dicapai dengan merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebut ambang batas parliamentary threshold semula 4% menjadi 7%.

Ambang batas 7% tersebut diusulkan  berlaku nasional. Artinya, partai yang lolos ambang batas parlemen nasional, otomatis lolos masuk parlemen daerah. Begitu pula sebaliknya, partai yang tidak lolos ambang batas parlemen nasional, tidak lolos untuk DPRD kabupaten/kota.

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto menyebutkan  usul Surya Paloh tersebut merupakan usulan bagus dan Golkar siap mendukung usulan konsep tersebut. "Partai Golkar juga melihat ini suatu usulan bagus. Partai Golkar akan mendukung konsep tersebut dan juga terkait presidential threshold yang tetap 20%," ujar Airlangga.

Airlangga menambahkan, di tengah situasi ketidakpastian di level global, baik karena wabah korona maupun persoalan perdagangan dunia, pertemuan kedua partai diharapkan dapat memperkuat politik dalam negeri Indonesia.

Senada, Surya Paloh mengatakan pertemuan itu bukan sekadar silaturahim. Ini dapat memberikan manfaat bagi kepentingan bangsa. "Bolehlah kita katakan ini momentum bersejarah bagi kedua partai, karena kunjungan kali ini bisa dimaknai bukan hanya silaturahim, melainkan lebih jauh daripada itu," ucap Surya.

Surya juga menyebut pertemuan kedua partai merupakan hubungan yang bisa memberikan asas dan manfaat di dalam mengatur sebuah strategi besar bagi kepentingan bangsa dan kepentingan kedua partai.

"Kami punya kesepakatan bersama dalam kapasitas kami sebagai ketua umum, baik Ketua Umum Golkar atau NasDem. Di dalam keberadaan kita sebagai partai pengusung pemerintahan Jokowi dalam tahapan masa periode kedua yang sudah dimulai beberapa bulan yang lalu, dan masih tersisa empat setengah tahun ke depan bisa mampu kita perankan sedemikian rupa, dan juga bisa mampu menghasilkan berbagai policy kebijakan yang dihasilkan pemerintahan tidak lepas daripada pedoman yang sah," tegasnya.

Saat menanggapi kesepakatan tersebut, Wakil Sekjen PPP, Achmad Baidowi mengatakan bahwa hal itu sepenuhnya hak NasDem dan Golkar. Begitu juga bila mereka ingin memperjuangkannya di DPR. Namun, Baidowi mengingatkan bahwa kian tinggi PT, akan kian banyak suara pemilih yang terbuang dan semakin banyak suara dan aspirasi masyarakat yang tidak dapat tersalurkan di parlemen. "Hal ini sekaligus menafikan keragaman yang menjadi fondasi terbentuknya NKRI. Bahwa NKRI ini terbentuk atas konsensus bersama yg menghormati suku, agama, kelompok, maupun golongan," ujar Baidowi ketika dihubungi, kemarin. (Rif/Pro/X-6)

BERITA TERKAIT