10 March 2020, 05:45 WIB

Mall Citos Dijual untuk Bayar Nasabah Jiwasraya


Despian Nurhidayat | Ekonomi

Pola penyelesaian pembayaran nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kemungkinan akan melibatkan penyertaan modal negara.

Besarnya kerugian dan beban klaim yang mesti ditanggung Jiwasraya tidak akan tercukupi bila hanya mengandalkan dari hasil penjualan aset milik perseroan dan juga aset sitaan dari pelaku pembobolan investasi Jiwasraya.

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengatakan pembayaran tahap pertama terhadap nasabah Jiwasraya akan dilakukan pada akhir bulan ini. Asalkan dananya berasal dari efisiensi bisnis yang dijalankan perusahaan asuransi pelat merah itu.

Arya menyebut manajemen Jiwasraya juga sedang menjajaki penjualan aset perseroan yang laku dijual dan mendatangkan dana segar dan besar. Salah satunya ialah aset pusat perbelanjaan Cilandak Town Square (Citos). Jika Citos dijual, berpotensi mendapatkan tambahan dana segar sebesar Rp2 triliun-Rp3 triliun. Saat ini, Citos sudah mulai ditawarkan ke berbagai pihak untuk dijual.

"Banyak yang minat. Tapi, kalau aset BUMN kan harus persetujuan DPR," pungkas Arya.

Oleh karena itu, kepastian pembayaran dana nasabah Jiwasraya baru bisa dilaksanakan setelah panja Jiwasraya Komisi VI DPR memberikan izin untuk mengeksekusi opsi-opsi yang diajukan pemerintah.

Saat dihubungi secara terpisah, anggota Komisi VI DPR RI sekaligus anggota Panja (Panitia Kerja) Jiwasraya Herman Khaeron menegaskan, skema pembayaran nasabah Jiwasraya akan diputuskan dalam raker Komisi VI DPR.

Dia mengatakan, penjadwalan raker sendiri akan dilakukan pada masa sidang yang dijadwalkan akan berlangsung 23 Maret 2020 mendatang.

Dia pun melanjutkan sejauh ini panja tidak memiliki kewenangan untuk menyetujui skema yang diajukan pemerintah. Menurutnya semua itu akan diputuskan dalam raker setelah berakhirnya masa reses DPR nanti.

"Panja tidak ada kewenangan setuju atau tidak setuju, kami melakukan pendalaman masalah dan mencari solusi. Jika terkait persetujuan terhadap skema yang diajukan Kementerian BUMN, setuju dan tidak setuju nanti di tingkat raker komisi, Panja hanya membuat rekomendasi," ungkapnya kepada Media Indonesia, kemarin.

Lebih lanjut, Herman menambahkan terkait dengan pembayaran nasabah Jiwasraya, semuanya tergantung dengan kesiapan korporasi dan regulasi Menteri BUMN.

Namun, bila salah satu skema pembayaran yang diajukan ialah penyertaan modal negara (PMN), dia menyangsikan opsi tersebut akan dilakukan.

"Terkait dengan PMN, jika menjadi opsi pilihan pemerintah, jalannya masih panjang, karena harus masuk di APBN. Regulasi penyehatan Jiwasraya juga sangat tergantung OJK (Otoritas Jasa Keuangan)," pungkas Herman.

Yang pasti Jiwasraya berada dalam posisi pelik dalam penyelamatannya. Aset perusahaan itu saat ini tersisa Rp22 triliun, itu pun kualitas asetnya masih diragukan. Adapun kewajiban atau liabilitasnya mencapai Rp51 triliun yang berasal dari kewajiban terhadap pemegang produk tradisional Rp35 triliun dan produk JS Saving Rp16 triliun.

Skema penyehatan yang bisa ditempuh Jiwasraya ialah bail-in atau pemegang saham yang melakukan penyehatan.

Dalam rangka skema bail-in inilah ada opsi untuk penjualan aset, restrukturisasi bisnis hingga penambahan modal menjadi masuk. Untuk itu, butuh dukungan aturan dan keputusan politik DPR. (E-1)

BERITA TERKAIT