09 March 2020, 20:33 WIB

Menteri LHK: Derap Langkah Dinas LH se-Indonesia Wajib Sama


mediaindonesia.com | Humaniora

MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)  Siti Nurbaya Bakar meminta seluruh kepala dinas lingkungan hidup provinsi, dan sebanyak 126 kepala dinas lingkungan hidup kabupaten dan kota se-Indonesia untuk bersinergi antara dinas dan Kementerian LHK sebagai modal utama menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan hidup di tingkat tapak. 

Tidak boleh ada lagi pernyataan menolak atau menghindar dari keterlibatan membantu kepala daerah menyelesaikan masalah di lapangan, misalnya, dengan alasan ditariknya kewenangan atau minimnya anggaran.

Pasalnya pemerintah berkewajiban melaksanakan amanat dalam UUD 1945 berkaitan dengan tanggungjawab memberikan lingkungan hidup berkualitas yang menjadi hak rakyat.

''Persoalan lingkungan terlalu kompleks, menyelesaikannya harus ada interaksi antardinas. Semua harus satu derap langkah yang sama. Kalau tidak kuat di Kabupaten, pakai kekuatan Provinsi. Jika tidak kuat juga pakai kekuatan Kementerian. Akan saya kawal langsung ke dirjen-dirjennya,'' tegas Menteri Siti Nurbaya saat membuka acara Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pemulihan lingkungan dan Pengendalian Pencemaran yang digelar KLHK di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (9/3).

Mantan Sekjen Kemendagri tersebut juga mengatakan Indonesia sedang memasuki mainstream atau arus utama baru pembangunan. Tahun 2000 mainstream-nya adalah perempuan (gender), lalu good governance (pemerintahan yang baik) tahun 2005, dan perubahan iklim di 2017.

''Sekarang Presiden Joko Widodo sangat tegas dan perhatian pada lingkungan hidup. Mainstrem pembangunan salah satunya akan sangat memperhatikan bencana alam," tutur Menteri LHK.

"Jadi tidak ada lagi orang lingkungan hidup cuma memikirkan teknis pencemaran dan AMDAL (analisis dampak lingkungan) saja, tapi harus seluruh aspek. Cara kerjanya jangan lagi seperti yang dulu-dulu, karena itu butuh interaksi dan sinergi,'' kata Siti Nurbaya. 

Menteri Siti berkali-kali mengingatkan para kepala dinas lebih aktif melakukan analisis  untuk memberi telaahan staf pada kepala daerah, mengingat mandat yang berat soal lingkungan dan kerja nyata pemerintah sangat ditunggu rakyat.

Menurut Menteri Siti, banyak daerah yang beban lingkungannya berat-berat karena proses di masa lalu, untuk itu butuh kebersamaan menyelesaikannya.

''Harus bersama-sama menjaga Republik ini, jangan pernah merasa lelah. Contoh saat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tidak boleh pejabat LH kabupaten bilang tidak mau tau karena kewenangan sudah ditarik ke provinsi. Kalau Gunung Merapi meletus, itu bukan urusan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencanasaja, ada tanggungjawab lingkungan juga di situ, tanggungjawab kita semua,'' papar mantan Sekjen DPD RI ini.

Pemerintah di seluruh tingkatan berkewajiban meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik ditandai dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Sinergi KLHK-pemda

KLHK sangat terbuka membantu pemda menyelesaikan persoalan di daerah, dengan kolaborasi pemanfaatan pembangunan infrastruktur pemantauan pemulihan lingkungan hidup secara online dan terintegrasi, sehingga memudahkan Pemda mengambil kebijakan yang baik bagi masyarakatnya.

Infrastukrur yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia ini dapat memantau kualitas air, kualitas udara, kualitas lahan, kualitas air laut dan kualitas lingkungan hidup secara real time di antaranya melalui onlimo (online monitoring) kualitas air secara kontinyu dan realtime, Sikal (Sistem informasi kualitas air laut), SiMATAG 0.4M (sistim informasi muka air tanah gambut), Sispek (sistem informasi pemantauan emisi industri), Sparing (sistem pemantauan kualitas air limbah secara terus menerus dan dalam jaringan).

Selain itu telah dibangun A.Q.M.S (sistem pemantauan kualitas udara secara kontinue dan real time), dan Simple (sistem informasi pelaporan elektrik perizinan bidang lingkungan hidup bagi usaha atau kegiatan).

Pemulihan kerusakan pada lahan akses terbuka selama empat tahun terakhir, telah membuat indeks kualitas tutupan lahan nasional meningkat dari 58,55 pada 2015 menjadi 62 pada 2019.

Dengan adanya dorongan bagi dunia usaha melalui penilaian PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup) terjadi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK), efisiensi energi, penurunan beban pencemaran, terlaksananya 3R (Reuse, Reduce, dan Recycle) limbah non-B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), penurunan emisi konvensional dan efisiensi air.

Berbagai upaya penurunan beban pencemaran air berhasil menurunkan limbah domestik dengan memberikan manfaat biogas dan ekonomi. KLHK juga melakukan kegiatan restorasi perbaikan kualits air di berbagai lokasi prioritas, seperti Danau Toba, Ciliwung, Danau Maninjau, Danau Batur, Citarum, Bandung, Karawang, dll.

''Tantangan kita masih sangat berat, karena itu butuh kebersamaan. Dinas di daerah dengan Ditjen Kementerian LHK harus bersenyawa dan dalam derap yang sama.  Mari kita bekerja dengan baik untuk pemulihan lingkungan yang secepat-cepatnya, dan semoga Allah meridhoi segala niat baik kita,'' tutup Menteri Siti.

Pada kesempatan ini juga dilakukan sosialisasi RUU Omnibus Law Cipta Kerja bidang LHK. Berdasarkan analisis para pakar menunjukkan pada dasarnya asas dan norma dalam UU 32 TYahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak berubah.

Kebijakan tersebut memang ada yang berubah, dari segi teknis sebagian ada yang berubah dan untuk prosedur memang banyak yang berubah untuk membuat menjadi lebih sederhana. 

Sementara itu Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah mengatakan pihaknya menjadikan lingkungan sebagai pondasi penting pembangunan daerah. Salah satunya dengan menetapkan target ambisius 2023 dapat mengelola 70% sampah, dan 30% melalui pengurangan.

''Ada 996 desa yang sudah menganggarkan Bank Sampah. Kami terus edukasi bahwa sampah bukan sumber musibah tapi berkah kalau dikelola dengan baik. Terimakasih KLHK sangat responsif sehingga kami semakin semangat untuk mencapai target-target kerja yang dicanangkan,'' kata Sitti.

Anggota Komisi IV DPR RI, Muhammad Syafrudin mengatakan Rakernis PPKL (Petugas Penyuluh Koperasi Lapanganyang dilaksanakan di NTB hendaknya menjadi momentum kerja bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

''Terimakasih Bu Menteri LHK yang telah menggelar agenda ini di Lombok. Masalah lingkungan ini adalah tanggungjawab kita bersama. Ini momentum sangat baik dari NTB untuk menyelesaikan banyak persoalan lingkungan kita,'' katanya.

Sementara itu Dirjen PPKL, RM Karliansyah mengatakan Rakernis PPKL diikuti 289 peserta dari eselon I KLHK, UPT (Unit Pelaksana Teknis), dinas lingkungan hidup, dinas kehutanan, dinas lingkungan hidup dan kehutanan, dunia usaha, BUMN, pemda, NGO, dan gerakan masyarakat penggerak lingkungan di tingkat tapak. Pelaksanaan Rakernis akan berlangsung hingga Kamis (12/3) mendatang.

“Dengan Rakernis ini, harapan kami terbentuk berbagai kegiatan daerah ditandai dengan meningkatnya nilai Indek Kualitas Likungkungan Hidup (IKLH) dan tema Rakernis tahun 2020 ini kita sebut  Tingkatkan IKLH, Pulihkan Kualitas  Lingkungan ini sangat relevan,” ujar Karliansyah.

Lebih lanjut, Karliansyah menjelaskan beberapa kerja sama yang ditawarkan antara lain pembangunan infrastruktur sistem pemantauan pemulihan kualitas lingkungan hidup secara online: pemantauan kualitas air (onlimo), pemantauan kualitas udara (AQMS), SISPEK (pemantauan cerobong untuk pemantauan emisi industry), SPARING (sistem pemantauan kualitas air limbah secara kontinyu), SIMATAG (pemantauan informasi dan data kualitas EG), SILAT (system infomasi lahan akses terbuka), SIKAP (sistem informasi pemantauan kualitas air laut), dan SIMPEL (sistem informasi pelaporan pengelolaan lingkungan hidup).  (OL-09)

 

BERITA TERKAIT