09 March 2020, 18:45 WIB

Soal Putusan MA, BPJS Kesehatan Akan Ikut Sikap Pemerintah


Ferdian Ananda Majni | Humaniora


BPJS Kesehatan sampai saat ini belum menerima salinan putusan Mahkamah Agung terkait dengan pemberitaan yang beredar, bahwa Mahkamah Agung mengabulkan judicial review terkait Perpres 75 tahun 2019.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan pihak belum salinan putusan Mahkamah Agung tersebut.

“Sampai saat ini BPJS Kesehatan belum menerima salinan hasil putusan Mahkamah Agung tersebut, sehingga belum dapat memberikan komentar lebih lanjut, “ kata Iqbal, Senin (9/3).

Saat ini, kata Iqbal BPJS Kesehatan belum bisa mengkonfirmasi kebenaran isi putusan MA tersebut dan mempelajari hasilnya jika sudah diberikan.

Oleh karena itu, apabila hasil konfirmasi sudah didapatkan dan teruji kebenarannya BPJS Kesehatan akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku

“Pada prinsipnya BPJS Kesehatan akan mengikuti setiap keputusan resmi dari Pemerintah,” pangkas Iqbal

Diketahui, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Dimana MA membatalkan kenaikan iuran BPJS per 1 Januari 2020.

Putusan mengenai uji materiil perundangan-undangan yang dikeluarkan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat. Akibatnya, tidak ada upaya hukum lanjutan untuk menggugat putusan tersebut.

Bahkan Pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2011 disebutkan bahwa "Dalam hal 90 hari setelah putusan MA tersebut dikirim ke Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut, ternyata Pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum." (OL-4)

BERITA TERKAIT