09 March 2020, 17:33 WIB

Pemerintah Akan Kaji Dampak Pembatalan Kenaikan Iuran BPJS


Andhika prasetyo | Humaniora

MENTERI Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan mencermati dampak dari keputusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Sejauh ini, pemerintah telah berupaya menyelamatkan lembaga jasa pelayanan kesehatan itu dengan menyuntikkan dana sebesar Rp15 triliun. Kendati demikian, BPJS Kesehatan masih mencatat kerugian sekitar Rp13 triliun.

Maka dari itu, kenaikan iuran menurutnya perlu dilakukan demi menopang keberlanjutan BPJS Kesehatan di masa depan.

"Tapi, sekarang, dengan hal ini, adalah suatu realita yang harus kita lihat. Kita nanti review lah," ujar Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/3).

Pemerintah akan melihat dampak yang akan ditimbulkan dari keputusan itu. "Kalau secara keuangan akan terpengaruh, ya, nanti kita lihat bagaimana BPJS Kesehatan akan bisa sustain," tandasnya.

Baca juga: Kenaikan Iuran BPJS Dibatalkan MA

Sebelumnya, uji materiil Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan dikabulkan Mahkamah Agung (MA). Ketentuan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pun dibatalkan.

"Perkara Nomor 7 P/HUM/2020 perkara Hak Uji Materiil. Diputus Kamis 27 Februari 2020," ujar juru bicara MA Andi Samsan Nganro saat dikonfirmasi, hari ini.

Dalam amar putusan yang diterima Medcom.id, MA menerima dan mengabulkan sebagian permohonan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) selaku penggugat.

Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres nomor 75 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu bertentangan pasal 23A pasal 28 H juncto pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.(Medcom.id/OL-4)

BERITA TERKAIT