09 March 2020, 17:29 WIB

Kenaikan Iuran BPJS Dibatalkan MA


Fachri Audhia Hafiez | Humaniora

UJI materiil Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan dikabulkan Mahkamah Agung (MA). Ketentuan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pun dibatalkan.

"Perkara Nomor 7 P/HUM/2020 perkara Hak Uji Materiil. Diputus Kamis 27 Februari 2020," ujar juru bicara MA Andi Samsan Nganro saat dikonfirmasi, hari ini.

Dalam amar putusan yang diterima Medcom.id, MA menerima dan mengabulkan sebagian permohonan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) selaku penggugat.

Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres nomor 75 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu bertentangan pasal 23A pasal 28 H juncto pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kemudian bertentangan dengan pasal 2, pasal 4 (huruf b, c, d dan e) pasal 17 (ayat 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional; Pasal 234 huruf (b c d dan e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; dan Pasal 4 juncto Pasal 5 ayat (2) juncto pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

"Menyatakan pasal 34 ayat 1 dan 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 75 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menyatakan permohonan pemohon ditolak untuk selebihnya," bunyi putusan tersebut.

Bunyi Pasal 34 ayat 1 dan 2 dalam Perpres Nomor 75 tahun 2019 itu sebagai berikut:

(1) Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar:

a. Rp 42.OOO,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.

b. Rp 110.000 <110000>,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau

c. Rp 160.000 <160000>,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I. (2) Besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2O2O.

Ketentuan iuran baru BPJS Kesehatan termaktub dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Aturan itu mengatur kenaikan masing-masing iuran per kelas. Kenaikan mencapai 100%.

Iuran kelas III naik dari Rp25.500 <25500> menjadi Rp42 ribu per bulan per peserta. Kelas II dari semula Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu, sedangkan kelas I naik menjadi Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu.

Perpres ini kemudian digugat melalui Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Kenaikan iuran dua kali lipat itu dinilai memberatkan masyarakat.

Putusan mengenai uji materiil perundangan-undangan di bawah undang-undang yang dikeluarkan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat. Akibatnya, tidak ada upaya hukum lanjutan untuk menggugat putusan tersebut.

Bahkan Pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2011 disebutkan bahwa "Dalam hal 90 hari setelah putusan MA tersebut dikirim ke Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut, ternyata Pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum." (OL-4)

(Medcom.id/OL-4)

BERITA TERKAIT