09 March 2020, 09:40 WIB

Gap Kesetaraan Gender masih Lebar


Dero Iqbal Mahendra | Humaniora

INDONESIA masih harus bekerja keras untuk dapat mencapai kesetaraan gender dalam segala bidang. Kampanye kesetaraan gender pun masih jauh dari selesai.

"Gap atau jurang kesetaraan gender masih lebar. Kampanye kesetaraan gender masih jauh dari selesai. Jadi, butuh kerja sama dan kontribusi seluruh pihak untuk mencapai ekualitas," ungkap Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam rangka Hari Perempuan Internasional, kemarin. Hari Perempuan Internasional tahun ini mengambil tema Each for equal.

Terkait dengan ini, Rerie merujuk data Pemilu 2019. Pemilu 2019 menghasilkan keterwakilan perempuan tertinggi di DPR selama pemilu pascareformasi, yakni berkisar di angka 21% dari total kursi 575.

"Banyak faktor yang menyebabkan pencapaiannya belum sampai pada 30%. Pertama, kendala mengajak perempuan menjadi pemimpin yang masih besar. Masih kuat cara pandang bias gender bahwa perempuan tak layak memiliki peran di area publik," ungkap legislator Partai NasDem itu.

Menurutnya, kuota 30% bagi perempuan menduduki kursi di parlemen masih sebatas retorika. Perludem memperlihatkan dalam pemilu legislatif lalu misalnya ada 80 dapil dan 16 partai politik peserta pemilu.

Namun, dari 1.280 calon legislatif dan 80 daerah pemilihan itu, caleg perempuan yang ditempatkan pada nomor urut 1, hanya 235 orang (18,36%).

"Jadi niat baik untuk mematuhi kuota 30% bagi kaum perempuan menduduki kursi di parlemen, masih sebatas retorika," tukas Rerie.

Partai NasDem tercatat sebagai partai politik yang memenuhi kuota 30% perempuan dengan 20 perempuan duduk sebagai anggota DPR dari total 59 anggota (33,8%).

Pada sisi lain, persaudarian atau sisterhood, yakni perempuan memilih perempuan, tidak terjadi. "Walaupun mereka hadir dalam acara kampanye dan merasakan manfaat atas aktivitas yang ada, belum tentu mereka akan memilih. Keputusan perempuan memilih sangat tergantung akan patronnya," ujar Rerie.

Dia menambahkan, fakta-fakta itu masih diperburuk adanya pandangan yang memarginalkan serta mendiskriminasi kaum perempuan yang masih kuat di masyarakat.

Ia mencontohkan saat dirinya maju sebagai anggota legislatif di Daerah Pemilihan Jawa Tengah 2 meliputi Kudus, Demak, dan Jepara. "Serangan yang digaungkan para pemimpin informal agar saya tidak terpilih bukan soal kapasitas saya, melainkan karena saya perempuan. Kampanye perempuan itu, tempatnya di belakang, cukup manjur," tutur Rerie.

Padahal, di daerah tersebut dikenal ada Ratu Kalinyamat (1579) sang penggagas Poros Maritim dan Pakta Portugis. Juga tempat kelahiran RA Kartini (1879-1904), sang pemikir besar untuk isu kemanusiaan dan kesetaraan gender.

Karena itu, Rerie mengajak semua pihak ikut serta berperan mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia. Terlebih, berdasarkan Global Gender Gap Report 2020 yang dikeluarkan World Economic Forum, Indonesia masih berada pada peringkat ke-85 dari 153 negara.

 

Posisi strategis

Perspektif tersebut dibenarkan oleh Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini. Ia menyatakan meski ada kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, hal itu dipandang belum cukup lantaran banyaknya kendala yang dihadapi perempuan di sektor politik.

Mulai resistensi beberapa elite pada internal partai yang masih menganggap kebijakan afirmasi sebagai beban. Hal itu kemudian disikapi setengah hati dan kurang sungguh-sungguh dalam mendukung kaderisasi dan optimalisasi rekrutmen politik perempuan untuk posisi politik yang strategis.

Ia berharap adanya komitmen negara dan partai politik untuk memperkuat keterwakilan perempuan pada sektor politik. "Harus ada paradigma yang berpihak pada penempatan perempuan pada posisi-posisi strategis partai untuk mempercepat akselerasi kesetaraan perempuan," ujar Titi.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Eksekutif Migrant CARE Wahyu Susilo menyampaikan pemerintah perlu mengakhiri ketimpangan kesetaraan gender tidak hanya pada bidang politik, tetapi juga terhadap kesetaraan pekerja migran perempuan Indonesia.

Ini bisa dilakukan dengan menerbitkan aturan turunan UU Nomor 18/2017 yang signifikan dan tata kelola baru yang memberikan perlindungan bagi pekerja migran, membatalkan seluruh kebijakan yang menyuburkan proses ketimpangan dan penindasan terhadap perempuan, serta menarik usulan legislasi yang bertentangan dengan pemenuhan hak-hak perempuan.

CEO Opal Communication Kokok Dirgantoro berharap pemerintah memberikan perlindungan bagi perempuan di tempat kerja sebagai salah satu bentuk kesetaraan gender.

Perhatian tersebut ditunjukkan dari pemberian keamanan dari pelecehan, kenyamanan bekerja, kesetaraan karier, dan ketersediaan fasilitas khusus untuk perempuan, seperti cuti haid, istirahat melahirkan lebih panjang, dan ruang khusus menyusui/memompa yang memadai.

"Cuti melahirkan setidaknya pemerintah bisa meratifikasi konvensi ILO 183 tentang kesehatan maternitas, khususnya cuti melahirkan minimal 14 minggu," kata Kokok. (Ata/S-3)

BERITA TERKAIT