09 March 2020, 09:30 WIB

Jarak dengan PDIP Halangi Demokrat Masuk Koalisi


Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum

DALAM sepekan lalu terjadi sedikitnya dua pertemuan antartokoh politik yang memancing spekulasi. Pertama, pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Kedua, kedatangan Zukifli Hasan ke Istana Negara untuk menemui Presiden Joko Widodo. Zulkifli baru saja terpilih kembali sebagai ketua umum dalam kongres Partai Amanat Nasional (PAN) di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan walau ada dugaan membahas kerja sama dalam pilkada, kecil kemungkinan Demokrat dan Golkar membahas koalisi di pemerintahan. Hal itu karena hingga saat ini masih ada jarak antara Demokrat dengan PDI Perjuangan.

"Kalau Demokrat sepertinya tidak akan bisa masuk koalisi dan mendapat kursi di kabinet. Karena kita tahu konstruksi politik Demokrat masih terhalang PDIP," ujar Ujang, ketika dihubungi, Sabtu (7/3).

Lain halnya dengan petemuan Zulkifli Hasan atau Zulhas dengan Jokowi. Menurut Ujang, PAN terlihat jelas tengah mengambil ancang-ancang untuk bergabung ke koalisi pemerintahan Jokowi.

"Pada 2019 PAN jadi oposisi karena faktor Amien Rais, lalu saat ini Amien Rais dianggap kalah dari Zulhas di kongres. PAN sepertinya langsung mengambil ancang-acang agar mendapatkan kursi di kabinet," tutur Ujang.

Ujang menjelaskan perubahan sikap politik pada PAN sebenarnya bukan hal yang aneh. Pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya PAN juga kerap berpindah-pindah koalisi.

Politikus PAN Dradjad Wibowo mengatakan sejak awal ditetapkan kembali menjadi ketua umum PAN, Zulhas sudah menyatakan akan menentukan arah politik PAN.

"Kalau soal apakah PAN akan bergabung dengan koalisi Presiden Jokowi atau tidak, setelah kongres kemarin Bang Zul mempunyai mandat untuk memutuskannya," ujar Dradjad, Sabtu (7/3).

Dradjad mengatakan belum diketahui keputusan final Zulhas mengenai posisi PAN. Namun, Zulhas pasti akan berdiskusi terlebih dulu dengan internal PAN atau pihak lain yang terkait sebelum menentukan keputusan. (Pro/P-2)

BERITA TERKAIT