09 March 2020, 07:40 WIB

Satu Komando Tangani Virus Korona


Cahya Mulyana | Humaniora

JUMLAH warga yang terkena virus korona (covid-19) di Tanah Air terus bertambah. Oleh karena itu, penanganan wabah ini harus lebih dimaksimalkan, antara lain dengan membentuk satu komando terpadu yang membawahkan kementerian dan lembaga terkait.

Langkah ini dilakukan di negara lain. Di Amerika Serikat, misalnya, Presiden Donald Trump menunjuk Wakil Presiden Mike Pence sebagai koordinator langkah pemerintah AS dalam menangani virus korona.

Pence antara lain mengomandoi satuan tugas yang dibentuk pada akhir Januari. Satgas itu berfungsi untuk memonitor, mencegah perluasan, dan memitigasi penyebaran virus. Fungsi lainnya memberi informasi kesehatan dan perjalanan terbaru dan paling akurat bagi warga Amerika.

Langkah serupa pernah dilakukan Indonesia dalam menangani wabah flu burung pada 2006. Saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Perpres Nomor 7 Tahun 2006 tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza.

Terkait virus korona, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah berpandangan penanganannya mesti dikomandoi Wakil Presiden. Alasannya, skema seperti itu akan memunculkan eksekusi upaya pencegahan yang lebih baik dan tidak terbentur ego sektoral.

"Kalau di tangan Wapres, para menteri terkait seperti Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri sampai Kantor Staf Presiden dapat dikelola langsung," paparnya, kemarin.

Trubus menilai pengambilalihan itu bukan hal baru, ditambah terdapat contoh di masa lalu yaitu penanganan tsunami Aceh yang di bawah kendali Wapres Jusuf Kalla ketika itu.

"Bila itu terjadi, tidak perlu menerbitkan peraturan presiden. Wapres bisa langsung koordinasi dengan menteri koordinator dan menteri di bawahnya. Kebijakan kemudian disosialisasikan ke daerah," ujarnya.

Terkait usulan tersebut, Staf Khusus Presiden Bidang Sosial Angkie Yudistia mengatakan Wapres tidak ditunjuk untuk menangani persoalan virus korona lantaran protokol kesehatan sudah diinstruksikan langsung oleh Presiden.

"Leading sector adalah Kemenkes karena perkara itu sangat menyangkut teknis penanganan. Kami yakin Kemenkes memiliki sumber daya, baik manusia maupun peralatan, yang terus bekerja maksimal," ujarnya.

 

Tanggung jawab bersama

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menyatakan seluruh kementerian, lembaga, masyarakat dan pihak swasta harus bergotong royong menekan penyebaran virus korona.

"Penting bagi semua pihak untuk sadar bahwa penanggulangan virus korona atau covid-19 ini menjadi tanggung jawab bersama. Kementerian Kesehatan saja tidak akan mampu menangani ini sehingga mari bahu-membahu untuk mencegah penularan virus ini meluas," ujar politikus Partai NasDem ini.

Adapun politikus PPP Arsul Sani menegaskan, masalah pokok bukan pada siapa yang menjadi nakhoda penanggulangan wabah virus korona. Apalagi kini telah ada rapat koordinasi dengan Presiden.

"Setingkat menteri pun jika kordinasinya berjalan, sense of crisis-nya sama pada seluruh jajaran kementerian dan lembaga, tidak jadi masalah. Toh kalau kemudian ada masalah, Presiden atau Wapres bisa memanggil semuanya," kata Arsul. (Pra/Put/Ant/X-11)

BERITA TERKAIT